Tambang Nikel dan DPR – Siapa yang Jaga Kepentingan Rakyat?

Korespondensi : Sinta Mega
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

Belakangan ini, isu tambang nikel kembali ramai dibicarakan, terutama setelah banyak perusahaan asing maupun lokal berlomba-lomba membuka tambang baru di Indonesia, khususnya di Sulawesi dan Maluku. Indonesia memang punya cadangan nikel terbesar di dunia, dan bahan ini sangat dibutuhkan untuk membuat baterai kendaraan listrik (mobil listrik, motor listrik). Tapi pertanyaannya, siapa yang mengawasi semua ini? Apakah rakyat benar-benar dilibatkan?

Di sinilah peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya hadir. DPR adalah lembaga yang punya tanggung jawab menyusun dan mengawasi undang-undang, termasuk soal pertambangan. Sayangnya, banyak aturan tambang dibuat tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Bahkan sering kali, warga sekitar tambang tidak tahu soal izin usaha yang masuk ke daerah mereka.Contohnya, beberapa waktu lalu masyarakat lokal di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara memprotes aktivitas tambang nikel yang menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan konflik lahan. Tapi suara mereka seperti tidak terdengar di Senayan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR belum berjalan maksimal.

Kalau undang-undangnya tidak adil atau merugikan rakyat, rakyat bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. MK bisa menguji apakah aturan tersebut sesuai UUD 1945 atau tidak. Tapi tidak semua warga tahu cara menggugat. Belum lagi prosesnya yang panjang dan butuh biaya serta dukungan hukum.Harusnya, DPR tidak menunggu sampai rakyat menggugat. Mereka harus lebih aktif turun ke daerah, mendengarkan suara warga, dan tidak hanya berpihak pada kepentingan perusahaan tambang. Undang-undang harus dibuat bukan hanya untuk mengatur, tapi juga untuk melindungi. Jangan sampai kekayaan alam habis, tapi masyarakat sekitar tetap hidup miskin dan terdampak negatif.

Penting juga ada aturan yang mengikat agar setiap perusahaan tambang wajib memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, seperti lapangan kerja, pendidikan, infrastruktur, dan kompensasi lingkungan. DPR bisa membuat aturan ini, tapi hanya jika mereka serius bekerja untuk rakyat, bukan untuk investor saja.
Kesimpulannya, tambang nikel memang bisa membawa keuntungan besar bagi negara. Tapi jika tidak diawasi dengan baik, justru bisa merugikan rakyat sendiri. Di sinilah DPR dan MK punya peran penting. Bukan hanya membuat undang-undang, tapi memastikan undang-undang itu adil dan tidak melukai hak rakyat kecil.Semoga ke depan, para wakil rakyat lebih mendengar suara masyarakat terdampak tambang, dan tidak membiarkan kekayaan nikel kita habis begitu saja tanpa manfaat yang nyata.