Bencana Sumatra Dan Lahirnya Gerakan Rakyat Bantu Rakyat

Ditulis oleh : Tomi Ibnu Hajar Haetami,
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UNPAM Serang

Opini- Bangsa Indonesia saat ini benar-benar sedang mengalami kesulitan dan Kesedihan yang mendalam. Banjir bandang di Sumatera yang diakibatkan Kombinasi Faktor Alam yaitu Curah Hujan Ekstrem akibat anomali siklon Tropis dan Faktor Manusia yaitu Deforestasi besar-besaran untuk perkebunan, pertambangan, alih fungsi lahan, serta pembangunan yang mengganggu ekosistem dan merusak keseimbangan ekologi.

Bencana ini dianggap menjadi cobaan berat bagi bangsa Indonesia di penghujung tahun 2025 khususnya warga ditiga Provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

Karena sampai saat ini belum ditetapkannya bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran. Jumlah Korban Meninggal Dunia yang sudah lebih dari seribu korban jiwa tepatnya 1.138 Jiwa, ratusan jiwa yang belum diketahui rimbanya sampai saat ini, Jutaan Warga terdampak banjir yang kehilangan harta benda dan tempat tinggal ( Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari per tanggal 27 Desember 2025) rupanya belum bisa membuat Pemerintah Pusat menetapkan Bencana Sumatera menjadi Bencana Nasional.

Ini kemudian menjadi pertanyaan besar dimata public, mengapa Prabowo Subianto belum juga menetapkan bencana nasional. Apakah karena memang Informasi yang diterima Prabowo Subianto dari para pembantunya ( Menteri dll ) adalah pemberitaan yang jauh dari realita dilapangan, atau mungkin karena Pemerintah sendiri ketakutan jika bencana Sumatera ditatapkan sebagai Bencana Nasional akan memberikan Peran Media dan Pihak Asing untuk membuka Aib Pemerintah Indonesia yang telah gagal menjaga ekosistem lingkungan dan keseimbangan tutupan Hutan.

Apakah memang ada yang sengaja pemerintah sembunyikan dari rakyatnya, tentang siapa pemilik Lahan Sawit sebagai penyumbang Deforestasi di Sumatera.

Hingga akhirnya, Munculah Gerakan Civil Society yang digawangi oleh Para Aktivis lingkungan, Pemerhati Sosial, Influencer, Para Seniman dan Public figure yang kemudian melahirkan jargon “ Rakyat bantu Rakyat “.

Gerakan ini membuka mata Dunia, bahwa Indonesia seperti tidak memiliki Pemimpin. Semua orang kemudian lebih tertarik dan percaya menitipkan donasinya kepada Gerakan Rakyat . Yang paling Viral adalah terkumpulnya dana 10,3 Miliar dalam sehari semalam yang dimotori Oleh Fery Irwandi. Ini semacam menjadi bukti, bahwa Rakyat sudah antipati terhadap kinerja pemerintah yang terkesan Abai terhadap saudara-saudara di Sumatera.

Alih – alih meminta maaf atas ketidakmampuannya, Prabowo Subianto dan pera pemangku kebijakan Negeri justru seperti memberi garam diatas luka, Pernyataan Prabowo bahwa “ Bencana sudah teratasi “, “ ini Hanya 3 dari 38 Provinsi “ dan yang sangat membuat rakyat terhenyak adalah Keinginannya untuk membuka lahan sawit secara masif di Tanah Papua.

Padahal, Kita ketahui bersama dan sudah menjadi rahasia Umum bahwa Deforestasi yang terjadi di Sumatera adalah didominasi karena Pembukaan lahan sawit.

Belum lagi pernyataan Tito Karnavian selaku Mendagri yang seolah mengecilkan Nilai Sumbangan dari Malaysia yang walaupun akhirnya ditarik Kembali pernyataannya karena menimbulkan kemarahan public di Indonesia dan Malaysia.

Sikap ( ABS ) Asal Bos Senang sepertinya Jalan Ninja yang dilakukan para pembantu Presiden, hal yang paling diingat masyarakat adalah pernyataan Bahlil selaku Menteri ESDM yang mengatakan bahwa Aliran Listrik sudah pulih sekitar 97 persen diarea bencana.

Padahal nyatanya, Warga terdampak masih dilanda kegelapan karena pasokan listrik yang belum tertangani.

Pencintraan yang dilakukan Seorang Menteri Koordinator yang sekaligus Ketua Umum salahsatu Partai bersama dengan Para Fraksi DPR RI nya dianggap menjadi lelucon ditengah Nestapa warga Sumatera yang terdampak.

Public saat ini sudah cerdas, yang akhirnya menguak fakta lama bahwa ternyata Sesesorang ini jugalah yang dalam Kamera awak Media Memanggul beras sendirian ditengah kerumunan awak media ternyata adalah orang yang sama, beberapa dekade lalu yang mengeluarkan Izin Penerbitan Izin pelepasan 1,6 juta Hektare Kawasan Hutan di Sumatera saat Ia menjadi Menteri Kehutanan diera Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal terbaru adalah, pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy yang terkesan sangat Defensif terhadap Kritik rakyat dimedia sosial, yang menjadikan tidak terlihatnya peran Negara dalam menangani Bencana.

Ia memandang bahwa Peran Negara sangat besar dibanding Peran Rakyat dalam membantu Rakyat. Teddy sampai harus mengumpulkan para awak media dan meminta agar para awak media memberitakan secara massif apa yang dilakukan Negara.

Tidak mengherankan jika kemudian, banyak Masyarakat Aceh yang kemudian mengibarkan bendera Putih sebagai bentuk kritik terhadapa pemerintah pusat dan tak sedikit kemudian warga Aceh yang mempertanyakan komitmen berbangsa antara Indonesia dan Aceh diperjanjian Helsinky.

Prabowo Subianto perlu belajar dari Para Pendahulunya tentang bagaimana seorang kepala Negara menyelesaikan permasalahan Bencana. Masih terekam dalam ingatan, bagaimana di Era Presiden Abdurahman Wahid, Presiden Megawati menyelesaikan Bencana Banjir Bandang di Lebak Banten yang kemudian mengilhami lahirnya BMKG dan BNPB, Presiden SBY dan JK menyelesaikan Tsunami Aceh yang begitu dahsyat, dengan Operasi lapangan ala militer dibawah komando SBY dipadukan dengan pendekatan secara Persuasif ala JK menjadikan Pemerintah saat itu dianggap Sangat berhasil dalam menyelesaikan Bencana Tsunami Aceh.

Dengan tidak segera ditetapkannya bencana Sumatera menjadi Bencana Nasional jelas menghambat bantuan Asing yang ingin ikut serta membantu Warga yang terdampak. Ini jelas sebuah Keangkuhan dan Ketidak pekaan pemerintah pusat terhadap derita rakyat.

Seharusnya, Prabowo Subinato segera menetapkan Bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional agar penyelesaian Bencana bisa lebih Fokus dan terarah, Pemerintah juga harus berani berkata jujur pada Dunia bahwa Negara Indonesia sedang mengalami kesulitan Keuangan dan sangat memerlukan uluran tangan bangsa-bangsa di Dunia.

Prabowo Subianto juga harus tegas, melarang segala bentuk upaya Deforestasi yang justru akan mengganggu kestabilan alam, Prabowo Subianto harus Tegas terhadap para pelaku kejahatan yang mengakibatkan bencana ini terus terjadi.

Dan yang terpenting, Prabowo harus berani memecat para Menteri dan pembantunya yang tidak mampu menangani permasalahan di Masyarakat.

Jika Prabowo Subianto tidak mau mengindahkan apa yang dikehendaki rakyat hari ini, maka Prabowo Subianto harus siap mendapatkankan sangsi sosial dan dinilai sebagai Presiden yang gagal dalam Menyelesaikan Bencana.

Dan jika ini terus dibiarkan, tak mengherankan jika dulu Prabowo Subianto pernah menyatakan “ Indonesia akan Bubar di 2030 “ Karena hari ini, Mayoritas Rakyat Aceh meminta Kedaulatan Rakyat Aceh secara Merdeka keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Sbs)