Terindikasi Pakai Calo, 375 CPNS Dibatalkan

71

Jakarta, SatuBanten – MenPANRB Tjahjo Kumolo akhirnya membatalkan kelulusan 375 orang calon aparatur sipil negara (CPNS) yang terindikasi menggunakan praktik calo. Hal itu merupakan hasil penyelidikan yang melibatkan pihak kepolisian.

Tjahjo mengatakan, selain 375 CPNS itu, terdapat 30 ASN (Aparatur Sipil Negara) yang juga terancam sanksi karena terlibat dan ikut membantu cara-cara kotor seleksi CPNS.

“KemenPANRB kerja sama dengan BKN dan dengan Kepolisian hari ini sudah istilahnya membatalkan hasil tes CPNS atau ASN yang sudah lulus sebanyak 375 orang lebih dan masih ada 30 ASN yang terlibat dari permainan calo dan permainan penerimaan ASN,” kata Tjahjo dalam acara sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2022 yang digelar secara daring, Rabu (27/4).

Tjahjo menegaskan, keputusan itu dilakukan untuk mewujudkan ASN berakhlak dan berintegritas. Mereka yang terbukti menempuh cara-cara kotor secara langsung akan di-blacklist sehingga tak ada dapat mengikuti test di kemudian hari.

Upaya itu, menurut Tjahjo masih sejalan dengan tujuan yang sejak awal dicanangkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di mana salah satunya mewujudkan sistem birokrasi yang cepat, bersih, serta berkeadilan bagi seluruh pihak.

“Kami ingin ASN yang berakhlak, kami ingin ASN yang punya integritas maka ya mohon maaf terpaksa ASN yang sudah lulus sudah diterima tapi terbukti dalam proses ujian CPNS-nya dia bermain mata, kongkalikong, membayar dengan oknum-oknum panitia terpaksa kita batalkan dan kita blacklist nama-nama itu untuk tidak bisa ASN,” ujar Tjahjo.

“Sebagaimana nilai-nilai yang sudah dicanangkan oleh bapak jokowi melalui visi misi presiden dan wapres yaitu reformasi birokrasi dan ini terus akan kita lakukan berbagai percepatan,” tambahnya.

Tjahjo juga menegaskan, komitmen KemenPANRB untuk mendukung keberadaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar KPK sebagai salah satu indikator utama dalam penilaian reformasi birokrasi.

“Hal ini menunjukkan bahwa upaya reformasi birokrasi dan upaya pencegahan korupsi bagai dua Sisi mata uang yang satu sama lain saling mendukung dan melengkapi. Reformasi birokrasi akan berhasil apabila integritas aparatur semakin meningkat dan sebaliknya peningkatan integritas aparatur akan mendorong reformasi birokrasi itu semakin cepat,” pungkasnya. (***)

Comments are closed.