Sistem Masih Gagal Cegah Korupsi, BEM UI: Menangkap Koruptor Itu Kewajiban Pemerintah, Bukan Prestasi!

Fathimah Zahra melontarkan kritik tajam terhadap narasi keberhasilan pemerintah dalam menangkap pelaku korupsi. Menurutnya, tindakan penegak hukum menangkap koruptor bukanlah sebuah prestasi yang patut dibanggakan, melainkan murni kewajiban negara.

“Menangkap seseorang yang ternyata diduga melakukan korupsi itu suatu kewajiban. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang dibanggakan oleh Presiden,” tegas Fathimah. Ia menilai bahwa terjadinya korupsi di lingkungan terdekat pemerintahan menjadi bukti bahwa sistem yang ada saat ini masih gagal mencegah kebocoran anggaran.

Di sisi lain, Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah saat ini tidak bekerja berdasarkan rumor, melainkan berdasarkan fakta hukum yang kuat. Ia menyatakan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi dibuktikan dengan sikap tegas pemerintah yang tidak pandang bulu dalam menindak oknum, bahkan jika oknum tersebut berada di lingkaran terdekat Presiden.

Hasan menambahkan, pemerintah saat ini sedang menghadapi perlawanan keras dari jaringan kapital internasional dan oligarki yang merasa terganggu dengan kebijakan-kebijakan strategis negara. Pemerintah pun mengajak publik untuk melihat persoalan ini secara 360 derajat, tidak hanya dari satu sudut pandang saja.

Fathimah menutup dengan menekankan bahwa dalam demokrasi, negara harus selalu diawasi secara kritis. “Negara jangan mengadu belas kasih. Dalam demokrasi, tugas kita adalah mencurigai negara agar tetap berada di jalur yang benar,” pungkasnya.

Perdebatan ini mencerminkan tantangan besar antara tuntutan mahasiswa akan perubahan sistemik dan langkah konkret pemerintah dalam melakukan penegakan hukum di tengah tekanan ekonomi dan politik nasional.(**)