Koalisi Politik: Kebutuhan Demokrasi Atau Sekadar Bagi-Bagi Kekuasaan

(Fajar Murodi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang Kampus Serang)

Opini- Koalisi partai politik menjadi bagian penting dalam praktik sistem
pemerintahan di Indonesia. Jurnal berjudul “Koalisi Partai Politik dalan Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia” Karya Isnaini membahas fenomena koalisi partai politik dalam sistem presidensial di Indonesia yang menganut sistem partai. Dalam jurnalnya Isnaini berhasil menjelaskan bagaimana partai politik menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari praktik pemerintahan pasca reformasi.
Pembahasan Mengenai dinamika politikk koalisi sejak Presiden Gusdur sampai SBY juga memperkuat argumrntasi bahwa koalisi merupakan kebutuhan politik dalam sistem multipartai Indonesia.

Koalisi Politik sebagai Kebutuhan dalam Sistem Demokrasi

Pada sistem demokrasi modern, terutama negara yang menganut sistem
multipartai seperti indonesia, koalisi partai politik merupakan suatu kebutuhan yang sulit dihindari. Banyaknya partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu menjadi sebab tidak ada satu partai yang mampu memperoleh mayoritas kursi secara mutlak di parlemen. Hal ini mendorong para parta politik untuk membangun kerja sama melalui pembentukan koalisi agar memperolh dukungan politik yang cukup dalam menjalankan pemerintahan. Dalam membentuk koalisi, pemerintah dapat memperoleh stabilitas politik dan dukungan legislatif yang diperlukan untuk menjalankan program-program pembangunan.

Koalisi juga berfungsi sebagai ruang konsolidasi demokrasi karena
memungkinkan berbagai kelompok masyarakat yang diwakili oleh partai politik untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Indonesia yang memiliki keberagaman ideologi, budaya, dan kepentingan politik, koalisi dapat menjadi mekanisme untuk menyatukan berbagai aspirasi yang beragam tersebut dalam satu pemerintahan. Maka kebijakan yag dihasilkan dan diharapkan lebih mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas dibandingkan jika hanya dominasi oleh satu kelompok politik tertentu.

Koalisi juga dapat memperkuat hubungan antara legislatif dan eksekutif. Presiden membutuhkan dukungan parlemen untuk mengesahkan berbagai kebijakan strategis. Sehingga koalisi menjadi salah satu instrumen penting untuk menghindari kebuntuan politik yang dapat menghambat jalannya pemerintahan. Namun, efektivitas koalisi sangat bergantung pada dasar pembentukannya. Koalisi yang dibangun atas kesamaan visi, program dan komitmen kepentingan publik cenderung lebih stabil dan melahirkan pemerintahan yang efektif. Oleh
karena itu, koalisi seharusnya dipandang sebagai instrumen demokrasi yang
bertujuan memperkuat pemerintahan sekaligus menjaga representasi berbagai
kepentingan masyarakat.

Koalisi Politik dan Praktik Bagi-Bagi Kekuasaan

Praktik Koalisi politik di Indonesia kerap kali mendapat kritik karena dianggap
lebih berorientasi pada pembagian kekuasaan atau disebut bagi bagi kue
daripada perjuangan program dan idoelogi dalam banyak kasus, pembentukan koalisi tidak didasarkan pada kesamaan visi politik, melainkan pada kepentingan untuk memperoleh akses terhadap jabatan strategis di pemerintahan. Kondisi seperti ini terlihat pada pola pembagian kursi kabinet yang seringkali menjadi bagian dari kompromi politik antara partai-partai pendukung pemerintah.

Pragmatisme oriented tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam tata kelola pemerintahan. Ketika jabatan diberikan sebagai bentuk balas jasa politik, pertimbangan kompetensi dan profesionalisme dapat terabaikan.
Akibatnya, efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik menjadi kurang optimal . Selain itu, partai-partai yang tergabung dalam koalisi sering kali lenih fokus menjaga kepentingan politik masing-masing dibandingkan dengan
mengawal pelaksanaan program pemerintahan secara konsisten.

Fenomena lain menunjukkan kuatnya orientasi dalam koalisi adalah mudah
berubahnya konfigurasi politik pasca pemilu. Tidak jarang partai yang
sebelumnya berada diluar pemerintahan kemudian bergabung dengan koalisi
penguasa ketika melihat adanya peluang memperoleh keuntungan politik yang
leih besar . Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas koalisi seringkali bersifat dinamis dan tidak selalu didasarkan pada kesamaan prinsip maupun agenda kebijakan.

Meskipun demikian, tidak tepat apabila seluruh praktik koalisi dianggap semata-
mata sebagai bag-bagi kekuasaan. Koalisi tetap memiliki fungsi penting dalam
menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan demokrasi. Persoalan
utamanya, terletak pada bagaimana koalisi dibangun dan dijalankan. Jika koalisi didasarkan pada kesamaan visi, program, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat, maka koalisi dapat menjadi instrumen yang efektif. Sebaliknya jika hanya berorientasi pada pembagian jabatan dan kekuasaan, maka koalisi justru berpotensi melemahkan kualitas demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik
terhadap pemerintah. Tantangan terbesar demokrasi Indonesia bukanlah
keberdaan koalisi itu sendiri, melainkan bagaimana memastikan bahwa koalisi
dibangun untuk kepentingan publik, bukan sekedar kepentingan elite politik.

Identitas Artikel

Judul
: Koalisi Partai Politik Dalam Sistem     Pemerintahan Presidensial
Indonesia
Penulis : Isnaini
Jurnal : CIVICUS Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
Volume: Vol. 8, No. 1, Maret 2020
Halaman: 93-104
Institusi: Universitas Muhammadiyah Mataram.