Wamenhan RI M. Herindra Hadiri Rakor di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves)

Satubanten.com- Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) M. Herindra menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Temu Bisnis Tahap Kelima Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Bangga Buatan Indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Jakarta, Selasa (3/1).

Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan itu, membahas tentang perkembangan realisasi belanja produk dalam negeri, pemanfaatan realisasi PDN dalam perhitungan indeks RB, skema pelaksanaan dan usulan rencana temu bisnis 2023.

“Kalau kita ingin negeri ini lebih baik ke depan, kita harus kerjakan dengan hati. TNI dengan Kemhan agar bahu-membahu terlibat dalam menyelesaikan masalah ini, merealisasikan PDN”, ujar Menko Marves.

Diakhir rapat, Menko Marves berharap tindak lanjut dari Kemhan dan Kemenperin agar menyelenggarakan Temu Bisnis Tahap Awal di tahun 2023, serta mengidentifikasi pengadaan impor barang/jasa pemerintah dan meningkatkan jumlah peserta showcase produk dalam negeri dari Industri/UMK/Artisan substitusi impor, juga melakukan koordinasi dengan LKPP agar menayangkan di e-katalog PDN yang dipamerkan dan dibeli secara langsung (live shopping).

Sementara itu, Wamenhan M. Herindra menyatakan bahwa Kemhan dan TNI siap untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mempromosikn penggunaan produk dalam negeri “Kemhan dan TNI siap mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan dan mempromosikan penggunaan produk dalam negeri,” ungkap Wamenhan.

Wamenhan M. Herindra didampingi Irjen Kemhan Letjen TNI Budi Prijono, Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha, Dirjen Renhan Kemhan Laksmana Pertama TNI Supo Dwi Diantara dan Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan Marsekal Pertama TNI Wajariman.

Rakor juga dihadiri oleh Menpan RB, Menperin, Kepala LKPP, Kasum TNI yang mewakili Panglima TNI, Kasad, Kasal, Kasau, serta perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). (sbs/Kemhanri)