Sosialisasi 4 Pilar MPR Bertepatan Momentum Hari Pancasila, Jazuli Juwaini Tekankan Pancasila Bisa Wujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial

SERANG, Satubanten.com — Anggota MPR RI Jazuli Juwaini melaksanakan Agenda Sosialisasi 4 Pilar MPR bersama masyarakat Kabupaten Serang pada 4 Juni 2022. Dalam Sosialisasi yang dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Pancasila ini, Jazuli Juwaini mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai working ideology dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan keadilan sosial.

“Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang sudah final. Mengikat seluruh rakyat dan pemerintahan negara untuk menaatinya. Maka tidak ada pilihan agar ia terus relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus pedoman yang memandu kebijakan negara dan tata kehidupan berbangsa,” ungkap Jazuli.

Anggota MPR RI Dapil Banten ini menekankan aspek penting dari Pancasila sebagai norma dasar dan falsafah bernegara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial yang kerap kali diabaikan dalam kebijakan pemerintahan negara. Menurutnya, kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan masih jauh dari semangat nilai-nilai Pancasila, dan ini harus serius diperhatikan.

“Kecenderungan dominasi liberalisme, kapitalisme, dan oligarkis dari kebijakan-kebijakan sektor ekonomi harus serius dikoreksi karena bertentangan dengan nilai keadilan sosial atau demokrasi ekonomi dari Pancasila,” tekannya.

Menurut Anggota DPR Dapil Banten ini,  kalau dominasi ekonomi liberal kapitalistik ditambah keberpihakan kebijakan pada pada oligarki tidak dikoreksi serius maka asa kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial ekonomi akan semakin jauh dari harapan. Hal itu memurutnya secara nyata melemahkan ideologi Pancasila.

“Karena itu PKS mengoreksi bahkan dengan tegas menolak sejumlah rancangan undang-undang sektor ekonomi yang bercorak liberil-kapitalistik serta yang berpihak pada kepentingan oligarki PKS daripada keadilan sosial. Diantaranya seperti PKS mengkritisi UU Minerba serta menolak UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, UU HKPD dan lain sebagainya,” terangnya.

PKS, kata Jazuli, juga menolak penghapusan subsidi bagi rakyat dan pelepasan harga-harga kebutuhan pokok seperti TDL, BBM, sembako dan kebijakan lain, pada mekanisme pasar tanpa ada intervensi untuk menjaga daya beli rakyat miskin.

“Itu semua harus kita lakukan untuk menjaga ideologi Pancasila tetap hidup dan dipedomani dalam kebijakan negara untuk sebesar besarnya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial,” pungkas Jazuli. (RLS/SBS)