Pj. Bupati Lebak Hadiri Rapat Paripurna I Penyampaian Nota Pengantar Bupati Lebak Tentang Raperda APBD TA 2025 dan Rapat Paripurna II Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
Lebak,- Pembangunan Kolaboratif yang inklusif menuju masyarakat Lebak yang lebih mandiri dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, merupakan tema yang diambil pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2025
Tema tersebut merupakan manifestasi dari cita cita luhur Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mewujudkan masyarakat Lebak yang lebih maju dan berdaya saing melalui 3 prioritas pembangunan diantaranya, meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang berkualitas.
Hal tersebut di sampaikan Pj. Bupati Lebak Gunawan Rusminto pada rapat paripurna I penyampaian nota pengantar Bupati Lebak atas Raperda tentang APBD Kabupaten Lebak TA 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kabupaten Lebak, Kamis (17/10/2024)
Lebih lanjut Gunawan menyampaikan Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam rangka penguatan kapasitas Fiskal dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belanja daerah tahun 2025 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan untuk mencapai target target RKPD 2025, hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target yang termuat pada setiap sasaran pembangunan.
Setelah pelaksanaan rapat paripurna I dilanjutkan rapat paripurna II yaitu penyampaian pemandangan umum fraksi -fraksi terhadap nota pengantar Bupati Lebak atas raperda tentang APBD TA 2025 yang diserahkan oleh perwakilan PDI Perjuangan, Partai Nasdem, partai PKB, partai Gerindra, partai Golkar, partai Demokrat,Partai PKS dan Partai Persatuan Bangsa.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wakil ketua DPRD, Unsur Forkopimda, Jajaran Perangkat Daerah dan Para Anggota Dewan dari berbagai fraksi. (**)