Pembukaan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026

Lebak, Satubaten.com- Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026 secara resmi dibuka oleh Penjabat Bupati Lebak, Iwan Kurniawan pada Kamis (23/11/2023) di Aula Multatuli Setda Kabupaten Lebak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Budi Santoso dalam laporannya menyampaikan bahwa RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan program pembangunan daerah dalam kurun waktu dua tahun dan akan digunakan oleh Pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dari Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam penyusunan rancangan RPD Kabupaten Lebak Tahunn 2025-2026 sebagai perencanaan jangka menengah daerah” Tutur Sekda.

Budi juga berharap dengan pelaksanaan konsultasi publik ini seluruh pihak dapat pro aktif sehingga masukan dan saran dari berbagai pihak dapat dijadikan bahan penyempurnaan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator utama dan target indikator utama guna penyempurnaan rancangan RPD Kab. Lebak Tahun 2025-2026 menjadi rancangan akhir.

Sementara itu, Penjabat Bupati Lebak Iwan Kurniawan menyampaikan didalam penyusunan RPD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026 tetap berpegang pada visi daerah yang termaktub dalam RPJPD Kabupaten Lebak 2005-2025 yaitu “Lebak Menjadi Daerah Yang Maju dan Religius Berbasis Pedesaan” dalam upaya mencapai visi tersebut telah dijabarkan melalui lima misi yaitu; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Lebak yang beriman bertakwa dan berbudaya, mewujudkan daya saing investasi berbasis sumber daya, memajukan tingkat kemakmuran dan produktivitas masyarakat secara merata, mewujudkan Lebak sebagai daerah konservasi melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengurangi disparitas. (**)