Pemprov Banten terus memperkuat PUG dengan mengintegrasikan perspektif gender sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Komitmen ini ditegaskan Sekda Banten Deden Apriandhi saat membuka verifikasi lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Kinerja Gubernur Banten Tahun 2024–2025 secara virtual, Senin (26/10/2026).
Hasilnya mulai terlihat dari perbaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Banten, yang turun dari 0,453 pada 2024 menjadi 0,418 pada 2025. Namun, upaya mengurangi kesenjangan tetap perlu dilanjutkan, termasuk dengan memperluas akses kerja dan peluang ekonomi bagi perempuan.
Kepala DP3AKKB Provinsi Banten Iwan Ardiansyah Sentono menegaskan, “Keberhasilan PUG tidak sekadar diukur dari banyaknya program atau dokumen perencanaan yang disusun, tetapi dari kemampuan pemerintah memastikan pembangunan memberi manfaat secara adil dan menekan kesenjangan sosial.”
Upaya tersebut didukung melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), penggunaan data terpilah, serta berbagai inovasi layanan, seperti Mobile Klinik, Telemedicine, PUSPAGA Cekatan, dan KATIBAN INTEN.
Sebab, pembangunan yang inklusif bukan hanya tentang tersedianya program, melainkan juga memastikan setiap orang memperoleh kesempatan dan pelayanan sesuai kebutuhannya.