Langkah Gibran Ke PTUN Sudah Terlambat, Keputusan MA Sudah Final

Jakarta- Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinyatakan telah final. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, tidak ada lagi upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh dalam perkara tersebut.

Yusril menjelaskan, Gibran tidak berstatus sebagai tergugat intervensi dalam perkara di MA sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali (PK). Sementara itu, pihak Kemendikdasmen juga belum mengajukan PK.

Sebelumnya, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019 dan menyatakan surat tersebut batal.

Menurut Yusril, setelah putusan MA tersebut, proses pembuktian di PTUN Jakarta dinilai tidak lagi memiliki objek sengketa. Ia memperkirakan perkara tersebut dapat dihentikan oleh pengadilan.

Begitu juga pernyataan yang sama dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ingin kembali membuktikan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah terlambat.

Denny menyebut Gibran sebelumnya telah beberapa kali memperoleh kesempatan untuk menunjukkan dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikannya. Namun, menurut Denny, dokumen yang membuktikan kelulusan Gibran dari jenjang pendidikan setara SMA tidak pernah ditunjukkan dalam sejumlah proses persidangan.

“Sudahlah, hormati Putusan MK, hormati putusan Mahkamah Agung,” tegas Denny.

Sebelumnya, Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya tetap berjuang melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari SD hingga S1.