Kebijakan Kuota Keterwakilan Perempuan 30 Persen di DCT Anggota Legislatif Dianggap Sebagai Langkah Penting

Satubanten.com- Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti menyoroti Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif pada Pemilu 2024 yang tidak memenuhi aturan keterwakilan perempuan. Perempuan yang dikenal dengan sebutan KD itu mengingatkan, kebijakan kuota keterwakilan perempuan 30 persen di DCT anggota legislatif dianggap sebagai langkah penting untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik.

Badan Pengawas Pemilu telah memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mencapainya target afirmasi 30 persen caleg perempuan dari 17 partai politik di di 267 DCT. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan juga menilai, kebijakan KPU yang kurang mendukung keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 tidak mendukung kesetaraan gender.

“Kita selama ini teriak-teriak mengenai kesetaraan gender, tapi kebijakan dari KPU tidak merepresentasikan itu. Jadi, saya kira ini suatu kemunduran dari alam demokrasi Indonesia terhadap dukungan pada kaum perempuan,” sebut Kris Dayanti.

Legislator Dapil Jawa Timur V ini mengatakan jika keberadaan perempuan sebagai penentu kebijakan negara diyakini akan menghasilkan kebijakan yang lebih pro-perempuan dan anak. Ditambahkannya bahwa banyaknya wakil rakyat perempuan dapat mendukung kemajuan pembangunan.

“Perempuan adalah agen pembangunan suatu negara. Selama ini kami di DPR juga terus mendukung langkah-langkah yang memastikan representasi gender yang seimbang di semua tingkatan. Kita harus menyadari, saat perempuan kuat maka Indonesia akan unggul. Karena perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan negara dan penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender,” jelas KD.

Lebih lanjut menurutnya, kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan yang seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak. KD mengatakan selama ini DPR terus ikut menyuarakan pentingnya keterlibatan perempuan pada semua tingkatan hingga ke forum-forum internasional, termasuk mengkampanyekan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik yang dapat berkontribusi pada pembangunan. (**)