Buka Musrenbang RKPD Tahun 2024, Bupati Lebak Tekankan 4 Prioritas Pembangunan

Lebak, Satubanten.com- Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2024, Pemkab Lebak menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dibuka langsung oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya pada Selasa (28/3/2023). Bertempat di Aula Multatuli Setda Kabupaten Lebak.

Pada kesempatan itu, Bupati Lebak menekankan empat prioritas Pembangunan Kabupaten Lebak yakni; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, meningkatkan kualitas infrastruktur dengan tetap memelihara kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas.

Empat prioritas Pembangunan tersebut selaras dengan apa yang menjadi proyeksi dan kondisi yang akan terjadi pada tahun 2024 baik secara ekonomi, sosial dan politik, maka dalam RKPD Kab. Lebak Tahun 2024 tema yang akan diangkat adalah “Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Kemandirian Ekonomi”.

“Sebagai upaya akselerasi pencapaian kinerja RPJMD, maka sesuai dengan tema pembangunan RKPD Tahun 2024 dan isu aktual terkini di Kabupaten Lebak Provinsi Banten maupun Nasional dilakukan dengan rencana Pembangunan yang tematik, yaitu; Tematik Geopark Bayah Dome, Tematik Optimalisasi PAD, Tematik Penanganan Kemiskinan, Tematik Ketahanan Pangan, Tematik penanganan Kawasan Kumuh, serta Tematik Penurunan Stunting” Ujar Iti.

Iti juga menjelaskan Pemkab Lebak senantiasa berupaya untuk meningkatkan Pelayanan Publik dan selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang kekinian.

Sementara itu Sekretaris Kabupaten Lebak, Budi Santoso mengatakan kegiatan Musrenbang ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan Pembangunan Daerah, menyepakati prioritas Pembangunan Daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, penyelarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Provinsi dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan program dan kegiatan Desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan.