Membangun Indonesia dari Tepian, Menegaskan Masa Depan Anak Bangsa Yang Sama Terang

 

 Muhammad Zaini adalah, Guru di SD Negeri Candi Burung 2 Kecamatan Proppo, Kabupaten
Pamekasan

Opini- Di republik yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, pendidikan selalu menjadi medan paling jujur untuk membaca keseriusan negara. Di kota-kota besar, pendidikan mungkin bicara tentang digitalisasi, kecerdasan buatan, atau sekolah internasional. Tentu berbeda dengan wajah pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pendidikan di sana masih berbicara tentang jalan berlumpur menuju sekolah, guru yang harus menyeberangi sungai, hingga murid yang belajar dengan sinyal internet yang datang dan pergi. Karena itu, keberhasilan program prioritas Kementerian Pendidikan di daerah 3T bukan sekadar capaian administratif, melainkan tentang
bagaimana negara akhirnya benar-benar hadir di pinggir negeri.

Dalam dua tahun terakhir, arah kebijakan pendidikan nasional mulai menunjukkan keberpihakan
yang lebih konkret terhadap daerah 3T. Pemerintah tidak lagi hanya berbicara soal pemerataan akses, tetapi mulai bergerak pada kualitas dan keberlanjutan pendidikan jangka panjang. Program digitalisasi sekolah, distribusi perangkat pembelajaran, penguatan kualitas guru, kepemimpinan kepala sekolah, revitalisasi sekolah rusak, hingga penyediaan internet pendidikan menjadi bagian dari strategi besar membangun sumber daya manusia dari wilayah yang selama ini dianggap “halaman belakang” Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa.Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, ia menyatakan bahwa Indonesia tidak mungkin menjadi negara maju jika kualitas pendidikannya tertinggal. Presiden juga mengingatkan bahwa
besarnya anggaran pendidikan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama sekolah-sekolah di daerah terpencil.

Pernyataan itu penting karena selama bertahun-tahun daerah 3T sering menjadi ruang sunyi dalam pembangunan pendidikan. Banyak sekolah berdiri, tetapi kekurangan guru. Ada bangunan sekolah, tetapi tidak ada listrik. Ada kurikulum nasional, tetapi tidak ada fasilitas yang memungkinkan siswa menikmati pembelajaran secara setara. Ketimpangan ini sebenarnya yang perlahan mulai disentuh melalui program prioritas pemerintah.

Salah satu perubahan paling terasa adalah percepatan digitalisasi pendidikan. Pemerintah mulai mendistribusikan perangkat pembelajaran digital kesekolah-sekolah terpencil sebagai bagian dari pemerataan akses teknologi. Presiden Prabowo bahkan menegaskan bahwa daerah 3T menjadi prioritas utama dalam distribusi perangkat pendidikan digital. Ini bukan sekadar proyek teknologi, melainkan langkah strategis untuk memutus ketimpangan pengetahuan antara pusat dan daerah pinggiran.

Di banyak wilayah perbatasan, kehadiran perangkat digital dan akses internet pendidikan mulai
mengubah pola belajar murid. Guru tidak lagi sepenuhnya bergantung pada buku cetak yang datang terlambat. Murid dapat mengenal dunia luar tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Walaupun belum merata, perubahan kecil ini menjadi tanda bahwa negara mulai memahami pendidikan sebagai hak yang harus menjangkau semua anak bangsa, bukan hanya mereka yang bertinggal di kota.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan substantif. Abdul Mu’ti berkali-kali menekankan bahwa pendidikan tidak boleh hanya mengejar angka statistik, tetapi harus membentuk karakter, literasi, dan daya pikir kritis murid. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan pentingnya membangun budaya membaca dan menulis sejak dini sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Penegasan itu relevan dengan daerah 3T. Sebab tantangan utama di wilayah tertinggal bukan hanya soal akses sekolah, melainkan juga kualitas pembelajaran. Banyak murid di daerah terpencil masih mengalami learning loss akibat keterbatasan fasilitas dan minimnya tenaga pengajar berkualitas. Karena itu, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya membangun gedung sekolah. Justru hal yang lebih penting adalah menghadirkan ekosistem belajar yang hidup.

Menariknya, publik mulai melihat adanya arah perubahan tersebut. Survei nasional yang dilakukan P3M Universitas Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kemendikdasmen mencapai 89,8 persen. Mayoritas responden menilai program pendidikan pemerintah berjalan baik, terutama dalam aspek pemerataan dan digitalisasi pembelajaran.

Angka kepuasan itu memang bukan jaminan bahwa semua persoalan pendidikan selesai. Paling tidak survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai merasakan adanya gerak dan keberpihakan negara. Di tengah skeptisisme publik terhadap birokrasi, capaian itu menjadi sinyal
bahwa pendidikan masih dipercaya sebagai instrumen perubahan sosial.

Meski demikian, tantangan daerah 3T tetap besar. Infrastruktur pendidikan masih timpang. Banyak sekolah rusak belum sepenuhnya direhabilitasi. Ketersediaan guru berkualitas masih menjadi problem klasik. Bahkan di sejumlah wilayah, anak-anak harus berjalan berkilo-kilometer untuk sampai ke sekolah tujuan. Situasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak bisa selesai hanya dengan program populis atau seremoni kebijakan.

Karena itu, keberhasilan pendidikan di daerah 3T sangat bergantung pada konsistensi politik anggaran dan keberanian pemerintah menjaga fokus pembangunan manusia. Ketika Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama negara, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kualitas sekolah, namun masa depan Indonesia sebagai bangsa yang besar.

Daerah 3T adalah cermin paling jujur tentang wajah pendidikan Indonesia. Jika anak-anak di pulau terluar, pegunungan terpencil, dan wilayah perbatasan bisa memperoleh pendidikan yang bermutu.

Maka Indonesia benar-benar sedang bergerak menuju keadilan sosial. Sebaliknya, jika ketimpangan terus dibiarkan, apalagi semakin menganga lebar, maka bonus demografi hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Walhasil, pendidikan di daerah 3T substansinya bukan sekadar seberapa hebat program kementerian. Sesungguhnya ia adalah menjadi ujian moral negara dan bahkan menjadi tanggung jawab kolektif pengemban amanah pemerintah serta kita semua sebagai warga negara, apakah
setiap anak bangsa Indonesia, di mana pun ia lahir, berhak mendapatkan masa depan yang sama terang, setara dalam pelayanan dan akses pendidikan.