Said Didu Dukung Musyawarah Rakyat Banten Tolak PIK 2
Pontang – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Muhammad Said Didu menilai Musyawarah Rakyat Banten yang berlangsung di Kantor Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, sebagai langkah penting dalam memperjuangkan hak masyarakyat. Ia mendukung keberanian masyarakat Banten dalam menyuarakan keresahan terhadap kebijakan yang dianggap berat sebelah.
“Saat ini, pemerintah cenderung berpihak atau setidaknya diam terhadap pengembang yang menggusur rakyat. Saya harap fasilitas pemerintah, seperti kantor gubernur, juga dapat digunakan untuk membela hak rakyat,” kata Said Didu, Ahad (15/12/2024).
Said Didu mengapresiasi perlawanan masyarakat yang telah berlangsung selama delapan bulan. Menurutnya, momentum ini menunjukkan bahwa keberanian rakyat mulai membuka kebenaran. Ia menyoroti ketidakadilan dalam proses pembebasan lahan yang merugikan petani dan petambak di Banten utara.
“Sungguh diluar nalar, tanah dihargai hanya Rp50 ribu per meter. Padahal, jika dikelola sebagai lahan produktif hasilnya bisa mencapai Rp100 juta hingga Rp240 juta per tahun. Ini jelas bentuk kedzaliman,” tegasnya.
Lebih lanjut, Said Didu mempertanyakan klaim pemerintah soal penyediaan lapangan kerja. “Petani dan petambak yang mampu menghasilkan miliaran per tahun, kini hanya dijadikan satpam atau petugas kebersihan. Apakah itu yang disebut menampung tenaga kerja? Ini menghancurkan kehidupan mereka,” ujarnya.
Said Didu juga menyinggung keterlibatan pejabat dan partai politik dalam proyek pembebasan lahan di luar area Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menilai langkah tersebut mencurigakan.
“Transaksi di luar 1.755 hektare itu adalah bisnis murni. Lalu apa urusan pemerintah atau APDESI mendukung pembebasan lahan? Jangan salahkan rakyat jika mereka curiga ada kepentingan tersembunyi,” ujarnya.
Ia mendesak para pejabat dan penegak hukum untuk segera melepaskan diri dari pengaruh oligarki yang dianggap meminggirkan rakyat. “Kenapa pejabat dan partai politik diam? Ada apa?,” tanyanya.
Said Didu menyebut Musyawarah Rakyat Banten di Pontang sebagai tonggak sejarah baru bagi masyarakat Banten.
“Ini pertama kalinya kantor pemerintah digunakan untuk perjuangan hak rakyat tanpa gangguan. Saya berharap Pontang menjadi awal kebangkitan Banten yang hampir terjajah oleh oligarki,” tuturnya.
Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, cendekiawan, mahasiswa, hingga para pensiunan jenderal, untuk berhenti membodohi rakyat Banten.
“Orang Banten tidak bodoh. Begitu pula rakyat Indonesia. Mari bersama-sama melawan ketidakadilan ini,” pungkasnya. (**)