WH: Jadikan Idul Fitri Sebagai Momentum Intropeksi

Serang (10/6/2019), SatuBanten News – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan bahwa momen Idul Fitri seyogyanya dijadikan sebagai momentum bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mengembalikan fitrahnya sebagai pelayan masyarakat.

Hal itu terungkap dalam sambutannya pada Halal Bihalal Idul Fitri 1440 Hijriyah Jajaran Pemprov Banten di Lapangan Setda Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (10/6/2019).

WH mengapresiasi tingkat kehadiran ASN pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran yang cukup tinggi. Namun, WH tetap meminta Sekretaris Daerah beserta jajarannya seperti BKD dan Inspektorat dapat menindak ASN yang tidak hadir tanpa keterangan pada hari pertama masuk kerja.

“Lebaran merupakan momen kembali kepada fitrah dan kesucian. Idul fitri memiliki kosa kata beragam, tidak hanya kembali dari mana dia berasal, tapi juga kembali jadi diri sebagai pegawai dan ASN. Kalau hari ini apel, ya apel hadir. Saatnya kembali bersama-sama, berkumpul dengan rekan kerja, bekerja dan melayani masyarakat. Ada waktunya berlibur, ada waktunya bekerja, ada waktunya bermain dan ada waktu bertafakkur. Kalau ASN yang hadir sekarang saja bisa, kenapa yang tidak hadir tidak bisa melakukan hal yang sama,” ujar WH.

Lebih lanjut WH menjelaskan, selain mulai melaksanakan pekerjaan, silaturahim yang terbangun pada saat apel semacam ini sangat dirindukan karena belum tentu dapat bertemu di hari-hari biasa bahkan dengan teman satu OPD. Momen silaturahim tersebut dapat dijadikan para pegawai saling memaafkan kesalahan antar saudaranya secara bertatap muka agar benar-benar kembali kepada fitrah.

“Janganlah pelihara dendam karena hanya akan merusak diri sendiri dan iman kita, tidak ada menfaatnya. Semua harus memaafkan,” ucap WH.

Para kepala OPD diharapkan dapat melakukan pembinaan secara hirarki terhadap Kabid dan Kasie terhadap staf yang belum menerapkan sistem kedisplinan pegawai yang sudah menjadi aturan.

“Pembinaan dilakukan secara berjenjang dengan hierarki tanggung jawab dari Kasie hingga Kadis. Di situ ada fungsi tanggung jawab. Setiap jenjang harus mampu membina, me-manage dan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Sekda selaku koordinator harus melakukan fungsi-fungsi pembinaan termasuk adminsitratif secara berjenjang agar tercipta kedisiplinan yang merata antar seluruh pegawai,” kata WH.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin menambahkan, berdasarkan hasil perhitungan absensi online, tercatat dari 3.660 wajib apel, sebanyak 219 pegawai tidak masuk tanpa berita (TMTB), 90 orang dinas luar, 39 orang cuti dengan urusan mendesak, 9 orang dalam pendidikan, 3 orang dalam Diklat dan 1 orang dilaporkan sakit.

Pegawai yang dalam dinas luar tersebut rata-rata berasal dari OPD bidang pelayanan seperti pengatur lalu lintas dan pelayanan berjalan lainnya.

“Yang tanpa keterangan ini kita identifikasi dan akan kita panggil untuk dimintai keterangan bersama-sama dengan Inspektorat. Sanksinya disesuaikan dengan beratnya pelanggaran, karena nanti diakumulasi dengan ketidakhadiran pada apel-apel sebelumnya,” ujar Komarudin. (Imam/SBS)

You might also like
Comments
Loading...