WH Buka Acara Pengembangan Model Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

Serang, ( 09/11/2018 ) – SatuBanten.Com – Program Kesehatan menjadi sangat strategis karena merupakan bagian dari misi Pemprov Banten yang tertuang dalam RPJMD dengan menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama program Pembangunan Pemprov Banten, salah satunya melalui kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Banten berupa jaminan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan merasa aman dalam melakukan berbagai kegiatan kesehariannya.

Hal ini dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutannya saat membuka acara Pengembangan Model Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) APBD 2018 di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang pada Kamis (8/11/2018).

Selanjutnya dikatakan Gubernur, bahwa persoalan kesehatan di Provinsi Banten masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pihak. Tidak hanya mengenai disparitas wilayah timur, utara, barat dan selatan, namun dari segala sisi masih membutuhkan perhatian khusus. Seperti sarana prasarana yang kurang memadai hingga kurangnya tenaga medis seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya. Oleh karenanya, target RPJMD 2017-2022 ditargetkan akan merekrut sebanyak 500 orang tenaga medis. Tahun 2017 sebanyak 100 orang, tahun 2018 sebanyak 200 tenaga medis dan sisanya 200 orang ditargetkan selesai tahun depan. Termasuk perekrutan dokter spesialis yang saat ini jumlahnya memang belum memadai, Pemprov telah menganggarkan dengan peningkatan pendapatan cukup signifikan dari sebelumnya.

“Begitu juga jalan-jalan yang menuju RS atau Puskesmas akan saya bangun, kalau rumahnya nggak layak huni saya bangun juga, kalau katanya banyak hantunya, hantunya udah saya tertibin,” seloroh Gubernur yang disambut tawa peserta yang hadir dalam acara tersebut.

Untuk itu, lanjut Gubernur, perlu ditelusuri penyebab mengapa Banten belum menjadi daya tarik bagi tenaga kesehatan khusus untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Disamping itu, perlu membangun etika dan wawasan yang merangsang motivasi agar dokter-dokter spesialis mau bekerja di Banten khususnya wilayah selatan. Menurutnya, dibutuhkan diskusi panjang untuk memecahkan persoalan kesehatan sesuai dengan kewenangan baik dari provinsi maupun kabupaten/kota. Jangan sampai ada semacam sekat-sekat antara provinsi dengan kabupaten/kota, karena pada hakikatnya pemerintah provinsi memiliki fungsi melakukan upaya pembinaan-pembinaan kepada pemerintah daerah di bawahnya sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  ( Sbs/Rls/011)

You might also like
Comments
Loading...