Warga Baduy Desak Pemerintah Segera Realisasikan Peraturan Tentang Masyarakat Adat

Lebak (25/09/2019), Satubanten.com – Baduy adalah salah satu masyarakat adat yang hingga saat ini masih eksis dengan segala nilai kearifan lokal dan ciri khasnya di antara masyarakat adat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan oleh negara atas keberadaan masyarakat adat ini menjadi hal yang vital.

Meski demikian, hingga saat ini Peraturan atau Undang-undang terkait masyarakat adat ini belum juga terealisasi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Abah Saija selaku Jaro di Kampung Baduy Luar Kadu Ketug. Ia telah beberapa kali mmengusulkan ke pemerintah, namun belum ada realisasi yang nyata.

“Saya awalnya mengusulkan kepada Bupati, lalu ada BPMD datang kesini. Lalu saya diundang ke Serang untuk melakukan pelatihan, juga ke Jakarta beberapa kali. Sedangkan dari Desa itu biasanya, bisa atau nggak bisa pokoknya harus bisa, sedangkan kita cuma bisa mengusulkan. Lalu yang tidak disetujui pemerintah, bagaimana ceritanya?” kata Abah Saija saat ditemui di rumahnya, Rabu (25/09).

Permintaan ini sebetulnya bukan sekali ini dilayangkan. Masyarakat Adat Baduy telah mengutarakan keinginannya kepada pemerintah untuk segera merealisasikan Peraturan Tentang Masyarakat Adat. Dalam acara Seba Baduy, Minggu (05/5), di Alun-alun Kota Serang, permintaan senada juga dilayangkan langsung oleh Jaro dan ribuan warga Baduy kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Namun dalam acara tersebut, Wahidin Halim sendiri tidak merespon tegas dan tidak memberi kepastian apakah Perda terkait Masyarakat Adat Baduy akan direalisasikan atau tidak. Wahidin Halim hanya menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten bisa membuat Perda tersebut, dan tidak perlu menunggu pusat mengesahkan Undang-undang tentang Masyarakat Adat.

Selain Gubernur Banten, salah satu anggota DPR RI Komisi II yakni M.Hasbi Assyidiki Jayabaya juga sempat mengunjungi warga Baduy dalam agenda penyerapan aspirasi masyarakat terkait Undang-undang tentang Masyarakat Adat. Namun hingga kini, nasib RUU tersebut masih belum menemui kejelasan.

BACA JUGA : Wisatawan Baduy Keluhkan Buruknya Akses Jalan

Dalam artikel “Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat”, Muchtar Sani selaku Staff Kasi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kemenkumham menulis bahwa Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.’’

Ketentuan Pasal 18B UUD 1945, menurut Muchtar Sani, diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945  bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ia menambahkan bahwa Belum optimalnya pengakuan dan pelindungan  hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional, serta pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  perlu membentuk suatu rancangan undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat,” kata Muchtar Sani.

BACA JUGA : Libur Lebaran, Wisata Adat Baduy Ramai Dikunjungi Wisatawan

Rancangan Undang-Udang (RUU) Masyarakat Adat pertama kali masuk ke Program Legislasi Nasional (prolegnas) DPR RI pada 2013. Kemudian dibentuklah Pansus, namun belum juga disahkan. Hingga pada tahun 2019 kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda pembahasan lebih lanjut tentang RUU tersebut.

Dalam polemik yang makin memanas menjelang akhir pemerintahan periode 2014-2019, RUU Pertanahan justru mencuat dengan beberapa pasal yang dinilai bermasalah dan rentan terhadap konflik agraria dengan Masyarakat Adat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPS) menginventarisir setidaknya ada 8 masalah terkait RUU Pertanahan tersebut. Salah satunya yaitu terbukanya potensi pengingkaran terhadap hak ulayat Masyarakat Adat.

Dalam kepemilikan tanah dan penggunaannya, masyarakat Adat seperti Baduy tentu sudah punya ketentuannya sendiri atas tanah adat. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, tanah tersebut berpotensi diingkari oleh pemerintah melalui RUU Pertanahan.

“Kalau yang sudah punya Perda Desa Adat, dalam kaitannya tanah itu kalau di Baduy Dalam kan tanahnya tidak boleh dijual ke orang luar. Yang boleh itu kalau orang Baduy beli ke luar begitu,” kata abah Saija.

Selain konflik agraria, masalah hukum juga menjadi sorotan terkait pelaksanaan hukum adat sebagai hukum yang mengikat selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 2 (1) RUU KUHP disebutkan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dalam penjelasan Pasal 2 (1) disebutkan bahwa, “Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.”

BACA JUGA : Potret Keseharian Orang Baduy

Sementara itu, belum ada pedoman baku tentang hokum adat seperti apa yang dimaksud. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly justeru mengatakan bahwa hukum adat yang dimaksud tidak berlaku bagi semua hu kum adat. Ada hukum-hukum adat yang tidak diakui dan tidak akan berlaku dalam RKUHP pasal 2 (1) tersebut.

“Dalam konstitusi kan hukum adat kita dihargai, tetapi tidak berarti setiap hukum adat yang ada jadi berlaku. tidak,” kata Yasonna di Kantor Kemkumham, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Padahal ketentuan tentang hukum adat ini sudah diatur lengkap dalam RUU tentang Masyarakat Adat. Dalam RUU Masyarakat Adat disebutkan bahwa “Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.”

Alih-alih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Bali yang juga mempunyai wilayah Masyarakat dan Desa Adat, justru berisiatif membuat Peraturan Daerah. Dengan Desa Adat yang mencapai 1.493 desa, Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) berhasil mengukuhkan Perda Perlindungan Masyarakat Adat di Bali dan sudah mendapat persertujuan Kemenkumham sejak 5 September 2019 lalu. Sementara menurut Abah Jaro Saija, Perda Perlindungan Desa Adat bagi warga Baduy, hingga kini masih menjadi mimpi.

“Kita hanya bisa mengusulkan, padahal kemarin yang mengajukan Perda Desa Adat kan ada 120 Desa dari seluruh Indonesia, dari Papua dari mana saja. Itu pemerintah bilangnya untuk Desa Kanekes itu sudah 80%, tapi sampai saat ini belum (jadi,red),” pungkasnya. (IBC/SBS032)

You might also like
Comments
Loading...