Surat Terbuka : UPI Anti Demokrasi

SURAT TERBUKA
“UPI ANTI DEMOKRASI MAHASISWA”
Teruntuk,
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Prof. Dr. H. Asep Kadarohman, M.Si.

Pak Rektor Yth, Kami Pimpinan Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (BEM, DPM, dan MPM Rema UPI) mewakili Mahasiswa UPI ingin menyampaikan bahwa kami sangat kecewa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: 11980/UN40.RI/KM/2018 Tentang Pemilihan Umum Republik Mahasiswa (Rema) Universitas Pendidikan Indonesia yang di tanda tangani oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Point pertama pada Surat Edaran tersebut menjelaskan “menghentikan sementara semua tahapan pemilu Rema di lingkungan UPI sampai waktu yang belum ditentukan”. Surat ini dibuat tanpa diskusi dan koordinasi terlebih dahulu dengan kami (pimpinan Rema UPI) selaku stakeholder Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas, dan juga selaku yang bertanggung jawab terhadap proses pemilu. Hal demikian menjadi bukti bahwa keputusan tersebut sepihak tanpa menghargai pimpinan Rema UPI dan Mahasiswa UPI yang lain pada umumnya.

Pak Rektor Yth, kami dalam ber-organisasi di kemahasiswaan memiliki peraturan dan undang-undang kemahasiswaan yang berlaku, yang dirumuskan oleh Mahasiswa. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden BEM Rema UPI sudah memiliki Undang-undang sendiri, yaitu Undang-undang Nomor 02 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden BEM Rema UPI. Dalam UU tersebut pada pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa dalam berdemokrasi di REMA UPI”. Adanya surat edaran yang dikeluarkan tersebut menjadi bukti bahwa UPI tidak menghargai kedaulatan demokrasi Mahasiswa dan sangat mengintervensi aktivitas kemahasiswaan, yang sudah jelas terdapat peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pak Rektor Yth, dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi pasal 2 dijelaskan bahwa “Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada Mahasiswa”. Kalau kita cermati point ini, tentu Surat Edaran tersebut telah menciderai keputusan menteri , sangat tidak memberikan peranan dan keleluasaan kepada Mahasiswa dan sangat otoriter.
Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa tujuan dikeluarkan surat edaran untuk menjaga kondusifitas kegiatan kemahasiswaan di lingkungan UPI. Padahal fakta di lapangan pemilu Rema UPI sejauh pegamatan kami telah berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Dibuktikan dengan belum adanya laporan pelanggaran pemilu kepada Dewan Pengawas Pemilihan Umum (DPPU). Adapun yang menyebabkan ketidakkondusifan pemilu Rema UPI adalah adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan ketegangan antar mahasiswa. Bahkan sampai adanya pemukulan dan pengeroyokan kepada ketua Pelaksana Teknis Pemilihan Umum (PTPU) sehingga mengalami luka-luka. Dan dengan kejadian pengeroyokan kepada ketua PTPU tersebut mengindikasikan UPI tidak dapat memberikan keamanan dan kenyaman kepada Mahasiswa-nya dalam beraktivitas di lingkungan UPI. Selayaknya UPI memberikan sangsi kepada pelaku pengeroyokan tersebut tanpa harus memberhentikan tahapan pemilu yang sudah berjalan cukup panjang dan tidak melanggar peraturan pemilu.

Pak Rektor Yth, selama proses kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM Rema UPI, kami juga mendapatkan laporan bahwa ada beberapa fakultas yang dekanat nya tidak memberikan izin penggunaan fakultas untuk kegiatan kampanye dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan berbagai alasan, sehingga membatasi mahasiswa difakulats tersebut untuk mengetahui visi misi dan juga gagasan pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM Rema UPI 2019 secara langsung, dan juga terindikasi melanggar hak politik setiap mahasiswa dalam menyalurkan suaranya dalam memilih calon pemimpin bagi mahasiswa, karena banyak Mahasiswa yang kebingungan untuk mencobos, dikarenakan tidak ada TPS di fakultasnya, padahal mereka punya hak untuk memilih Capres dan Cawapres BEM Rema UPI. dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa di kampus UPI masih terdapat oknum Anti demokrasi yang membatas hak politik Mahasiswa untuk menikmati proses demokrasi mahasiswa.
Berdasarkan pemaparan di atas, kami dari MPM, DPM dan BEM Rema UPI, dengan tegas menyampaikan beberapa tuntutan kepada Rektor UPI:

Pertama, Rektor harus menghentikan setiap intervensi birokrat kepada aktivitas kemahasiswaan dan mencabut surat edaran Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor: 11980/UN40.RI/KM/2018 Tentang Pemilihan Umum Republik Mahasiswa (Rema) Universitas Pendidikan Indonesia.

Kedua, Rektor harus memberikan dan menjamin keamanan dan kenyaman kepada setiap mahasiswa dalam beraktivitas di lingkungan UPI.
Ketiga, Rektor harus menjamin dan memfasilitasi kebebasan serta kedaulatan setiap hak demokrasi Mahasiswa UPI.
Keempat, Rektor harus menegakkan keadilan kepada setiap mahasiswa UPI dan memberikan sangsi kepada siapapun pelaku kriminal di lingkungan UPI agar tidak terulang kembali.

Tembusan :
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Majelis Wali Amanat UPI
Senat Akademik UPI

Lampiran :

You might also like
Comments
Loading...