Tolak Revisi UU KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Banten Gelar Aksi

Serang (17/9/2019) Satubanten.com – Koalisi Masyarakat Sipil Provinsi Banten menggelar aksi demontrasi di depan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten, Selasa (17/9).

Peserta aksi menolak rencana DPR dan pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru bicara (Jubir) Koalisi Masyarakat Sipil Banten Fuaduddin Bagas mengatakan, ditengah perilaku korupsi yang makin massif di semua lini kekuasaan, sulit mengharapkan agenda pemberantasan korupsi tanpa KPK. Masyarakat Provinsi Banten sejatinya harus memberikan apresiasi atas kinerja KPK. Karena berkat sentuhan KPK, beberapa kasus tindak pidana korupsi kelas kakap berhasil diungkap.

“Sebut saja, misalnya kasus yang melibatkan mantan Gubernur Banten beberapa tahun lalu. Terkait suap pendanaan Bank Banten yang menyeret pimpinan DPRD Banten periode 2014-2019, hingga kasus suap mantan Wali Kota Cilegon,” terangnya.

Pihaknya juga menilai, revisi yang saat ini tengah direncakan oleh DPR dan Pemerintah adalah upaya untuk memperkuat pelemahan KPK. Misalnya, dengan pembentukan Dewan Pengawas. Kemudian, dari gagasan berkembang ke publik, sehingga akan menjadi lembaga kontrol terhadap wewenang strategis KPK, termasuk wewenang penyadapan. Tentu, kata Bagas, ini akan mengurangi akselerasi kinerja penyidik dalam mengungkap sebuah perkara.

“Ada hal lain perihal rencana menempatkan pegawai KPK sebagai ASN. Status pegawai KPK menjadi ASN bakal menghilangkan independensi penyidik. Sebab, pegawai KPK bakal berada dibawah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang tidak lain adalah pembantu langsung dari presiden,” ucapnya.

Terkait kewenangan KPK, Bagas mengatakan, bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). DPR mengusulkan KPK memiliki jangka waktu satu tahun dalam mengusut suatu kasus sebelum akhirnya bisa menerbitkan SP3.

“Kami pun menilai, seharusnya pembenahan terhadap regulasi yang berhubungan dengan korupsi dilakukan secara berurutan. Misalnya, yang diselesaikan UU KUHP dulu. Kemudian UU mengenai hukum acara, baru kemudian UU Tipikor. Karena lebih genting, seperti korupsi di sektor privat, perdagangan dan memperkaya diri sendiri dengan jasa,” katanya. (SBS/02)

You might also like
Comments
Loading...