Tingkat Kestabilan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Negara

Oleh :

Bayu Prastya

Mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Pamulang


OPINI – Ekonomi menjadi salah satu faktor utama dari suatu bentuk pemerintahan yang tertuang kedalam suatu lingkungan daerah, kabupaten, kota dan provinsi. Oleh sebabnya ekonomi menjadi faktor penentu adanya tingkat kesetabilan masyarkat didalamnya. Dengan adanya ekonomi daerah yang stabil menjadi tolak ukur daerah ataupun pemerintah dalam mengindikasikan perkembangan ataupun penurunan dari ekonomi pemerintah yang dilihat dari adanya tolak ukur ekonomi.

Penulis selaku mahasiswa Universitas Pamulang memberikan opini mengenai sudut pandang daerah dan pemerintahan dalam mengukur kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dalam kurun waktu yang lumayan lama sejak priode dibentuknya pemerintahan dan pengambil alihan kekuasan dari tangan penjajahan bahwa di dalam perekonomian daerah perlu diupayakan lebih efisiensi terutama didalam sektor pertanian dan pembagunan daerah.

Kesetabilan masyarakat dipengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi yang memadai, hal ini baru akan terjadi keseimbangan ekonomi daerah dan pemerintah dengan kestabilan masyarakat tentu akan menjadi titik serta tolak ukur baik bagi pihak pemerintah dalam mewujudkan misi pemerintahan dalam membangun masyarakat maju secara berkesinambungan.
Lantas apa yang perlu dioptimalkan pemerintahan didalam sektor pertanian ?

Pemerintah perlu meningkatakan progam kemandirian para petani dalam mengelola ladang dengan menggunkan pupuk-pupuk yang tersedia serta menghidari penyemprotan dengan jenis pestisida yang membuat tingkat kadar kesuburan tanah menjadi berkurang. Oleh sebab ini pemerintah perlu membuat peringatan bagi petani untuk mengelola lahan dengan jenis pupuk pupuk organik seperti kotoran hewan dan jenis tumbuhan tumbuhan busuk untuk menjaga kualitas serta kesuburan tanah.
Lalu apa yang perlu dianalisis pemerintah jika didalam sektor pembagunan daerah yang masih kurang merata ?

Beberapa para ahli mengatakan, salah satunya adalah masyarakat itu sendiri, adanya ketidak rataan dalam pembagunan pemerintah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
1. Dana yang keluar dari pemerintah yang tidak sampai ke tingkat daerah.
2. Ada juga dana yang cair dari pemerintah yang harusnya digunakan dalam membagun infrastruktur daerah digunakan untuk keperluan pribadi.

Nah disini penulis ingin meluruskan kedua tanggapan diatas yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda,didalam mengelola keuangan daerah perlu dibuatkan kartu struk perbelanjaan daerah dengan adanya kartu struk perbelanjaan daerah akan menjadi bukti kuat dalam merespon hal-hal atau kemungkinan kemungkinan negatif yang timbul didaerah.

Sehingga apabila ada tanggapan ataupunrespon positif pihak pengelolaan keuangan daerah bisa memberikan bukti real keuangan daerah digunakan untuk keperluan keperluan lainnya dengan begitu bisa meminimalisir adanya respon negatif.

Mungkin saja didalam pembuatan struk perbelanjaan daerah yang dibuat kurang bisa dimengerti untuk masyarakat yang notabannya kurang wawasan didalam memahami APBD daerah sehingga sulit untuk menjelaskannya.

Harapan penulis kestabilan masyarkat bisa menjadi keseimbangan bagi pemerintah dalam mewujudkan pembagunan nasional sekaligus menjadi bukti kemandirian pemerintah didalam mengelola tatanan negara. Hal terpenting didalam kestabilan masyarkat tentu tidak terlepas oleh adanya tingkat ekonomi yang bergerak oleh hal itu penulis membuat oipini ini untuk sarana informasi bagi masyarakat daerah yang beranggapan negatif terhadap eksistensi pembagunan serta anggaran pemerintah. (**)

You might also like
Comments
Loading...