Revisi RTRW Kabupaten Pandeglang Memasuki Tahap Akhir, Irna : Lebih Cepat Lebih Baik

Jakarta, (26/09/2019)- Satubanten.com- Bupati Irna Narulita mengungkapkan Perda RTRW menjadi impian dan harapan bagi pemerintah daerah yang ingin mewujudkan sebagai daerah yang maju dan berkembang, oleh karenanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat penting untuk segera di selesaikan agar investor tidak segan untuk berinvestasi, demikian disampaikan Irna Narulita saat menghadiri Rapat Koordinasi lintas sektoral RTRW Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang di Hotel Sheraton Jakarta, Rabu (25/9).

Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya bersyukur sejauh ini tidak ada kendala terkait revisi RTRW, hanya saja sebatas masukan serta memastikan tahapan-tahapan revisi, jangan sampai melanggar aturan, “Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dari mulai tahapan evaluasi dan pembahasan lintas sektor. Saya berharap RTRW ini segera selesai, tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat, pengesahan RTRW ini lebih cepat lebih baik karena para investor juga sudah menunggu untuk berinvestasi di Pandeglang, agar daerah ini maju dan berkembang,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Kementerian ATR/BPN RI Reny Windyawati mengatakan Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2030 memasuki tahap terakhir, “saat ini revisi RTRW Kabupaten Pandeglang telah selesai tinggal menunggu ke tahapan selanjutnya, secara teknis tetap akan dibahas agar tidak ada perbedaan dengan Provinsi dan tidak ada masalah, agar mempercepat proses pengesahan Perda, apalagi sudah ada perintah dari Presiden RI Joko Widodo untuk mempercepat penetapan Perda RTRW,” katanya.

Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang Utuy Setiadi mengatakan untuk mendapatkan rekomendasi teknis, revisi RTRW ini merupakan tahapan terakhir yang kita tempuh, setelah selesai kita akan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN, untuk selanjutnya akan di evaluasikan kembali ke pemerintah provinsi dan Kemendagri, sesudah itu baru kita bisa tetapkan Peraturan Daerah (Perda),” ujarnya. (Sbs/011/Rls)

You might also like
Comments
Loading...