Refleksi 21 Tahun Reformasi KAMMI Serang Geruduk Kantor KPU Kota Serang

Serang (21/05/2019) SatuBanten.com – Aksi digelar oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang melibatkan puluhan peserta dari kalangan mahasiswa di Kota Serang. Terdapat bendera kuning yang dipasang oleh peserta aksi di di pagar Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, Selasa (21/5/2019). Tak hanya memasang bendera kuning, para peserta aksi melakukan orasi yang disampaikan oleh tiap-tiap perwakilan komisariat. Instruksi yang beredar tersebut ditandatangani oleh Aldi Agus Setiawan Ketua II PD KAMMI Serang, Muhammad Furqon Ketua Umum PD KAMMI Serang.

Menurut keterangan dari Asep Zaenun Noval, Koordinator Lapangan. Aksi ini sebagai bentuk menolak lupa terkait 21 tahun lalu dimana banyak orang berteriak, menjerit, meminta negara dipindahkan pada kemudi haluan yang baru, yang lebih adil. Puncaknya adalah, demokrasi Indonesia harus lekas membaik, seluruh rakyat memiliki hak berbicara dan berpendapat. Hal tersebut menjadi titik tolak Indonesia berada selangkah lebih maju dari sebelumnya.

“Riwayat sejarah tersebut sudah dicatat dengan tinta emas, tapi kondisi Indonesia tak kunjung membaik membawa amanat cita-cita reformasi. Arus kepemimpinan silih berganti, namun gelombang perubahan tetap tak berubah seperti biasanya. Bahkan tak ada jeda untuk rakyat menggeleng-gelengkan kepala menonton segala dagelan yang ada di negara kita.” ujarnya

Baru-baru ini kita cukup dikagetkan oleh pemberitaan tentang ratusan orang meninggal di Pemilu serentak 2019. Ombudsman mencatat ada 608 orang meninggal: 486 petugas KPPS, 97 Bawaslu dan 25 anggota Polisi. Sontak ini menjadi sebuah potret kelam hajat demokrasi Indonesia. Bahkan angka tersebut melebihi angka jumlah korban pada Tragedi Bom Bali I dan II (2002 dan 2005). Juga melebihi korban bencana alam Tsunami Selat Sunda.

Sudah barang tentu pelaksanaan Pemilu serentak ini harus menjadi bahan evaluasi kedepan agar pesta demokrasi di negara kita menjadi pestanya rakyat: seluruh elemen ikut senang dan bahagia, tidak ketakutan dan mencekam. Juga, dewasa ini kita banyak melihat anomali yang mengkhianati amanat reformasi. Suara-suara dibatasi, kata-kata diawasi, kritik dianggap membenci. Rakyat menjadi takut, ternyata negara kita punya banyak elemen untuk membungkam hati dan mulut.

Misalkan, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang justru menjadi senjata ampuh bagi mereka, pemegang kekuasaan. Santer kabar tersiar, orang-orang dipidanakan oleh peraturan tersebut. Menurut data yang dilansir dari Southeast Asia Freedom of Expression (SAFEnet) ada empat pola pemidanaan baru yang ‘memanfaatkan’ UU ITE.

Pertama, aksi balas dendam. Kedua, barter kasus hukum lain. Ketiga, membungkam kritik. Keempat, sebagai shock therapy. Dampaknya adalah memberikan chilling effect untuk tidak memberikan pendapat lagi. Maka dari itu, Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Serang (PD KAMMI SERANG) menghimbau:

Cukuplah peristiwa meninggalnya ratusan penyelenggara Pemilu 2019 menjadi potret kelam demokrasi Indonesia. Untuk seluruh elemen masyarakat dan kader KAMMI ikut serta mendo’akan seluruh penyelenggara Pemilu yang meninggal. Tegakkan supremasi hukum seadil-adilnya, berantas mafia hukum. Pemerintah jangan batasi rakyat untuk berpendapat dan berekspresi. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...