Rapat Pleno KPU Tetapkan 1500 Pemilih Tambahan di Kota Cilegon

Cilegon (21/03/2019), Satubanten.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Cilegon menggelar rapat Pleno Terbuka Perhitungan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2, Rabu (20/04) di Bintang Laguna. Selain KPU dan Bawaslu, Perwakilan KPU Provinsi, PPK, dan Perwakilan Parpol juga turut hadir dalam rapat pleno tersebut.

Dalam sambutannya, Irfan Alfi selaku Ketua Komisioner KPUD Kota Cilegon mengatakan bahwa proses penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pemilu 2019 sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2014 penetapan juamlah DPTb tidak perlu dilakukan melalu rapat Pleno karena sistem yang dipakai masih semi manual.

“Kalau dulu waktu 2014 kita tidak perlu Pleno, malah sepertiya memang tidak ada Pleno. Langsung kita simpulkan saja. Sekarang kita agak terkendala karena secara teknis, pemilih yang mengajukan pindah pilih itu harus diproses dari dua pihak yakni di lokasi tempat mengajukan dan diproses di tujuannya. jadi antar KPU di Kota lain saling berhubungan,” tutur Irfan.

Divisi Program dan Data KPUD Kota Cilegon Mulya Mansur membenarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisioner KPUD Kota Cilegon. Menurutnya data yang sudah diproses akan selalu berubah-ubah hingga waktu terakhir input data di Sistem Data Pemilih (SIDALIH) berakhir. Hal tersebut yang membuat rekap membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Jadi kalau ada pemilih yang sudah memproses tapi belum direspon dari KPU tujuan maka datanya akan mengambang saja di udara. Dalam istilah kerjanya data itu sudah di push tapi belum ditarik dari pusat data ke database KPU Daerah yang bersangkutan,” tuturnya.

Namun demikian, Mansur mengungkapkan bahwa hal tersebut juga membuktikan keterbukaan data yang diproses oleh KPU. Karena hingga batal waktu Rapat Pleno Penentuan DPTb tersebut datanya juga masih terus berubah. Ini bukti bahwa kerja dan pemrosesan memang dilakukan secara real team.

“Data yang ada di Sidalih sebenarnya jumlah perubahannya tidak banyak, hanya satu dua saja. Namun itu terjadi selama 24 jam nonstop karena sistemnya bekerja selama 24 jam. Inilah yang membuat kita membutuhkan waktu dan kerja yang lebih lama karena harus terus memantau Sidalih dan terus berkoordinasi dengan KPU di daerah lain,” imbuhnya.

Atas kerja keras KPUD Cilegon tersebut, Eka selaku perwakilan dari KPU Provinsi Banten menyampaikan apresiasi yang besar terhadap kerja Komisioner KPD Kota Cilego beserta jajarannya. Namun dirinya juga mengungkapkan bahwa proses tersbut masih akan berlanjut di tingkat Provonsi dan di tingkat Nasional. Sehingga dirinya berharap, KPUD tetap menjaga stamina agar kerja tetap maksimal.

Meski memakan waktu yang cukup panjang, Urip selaku perwakilan dari Bawaslu Kota Cilegon mengakui bahwa proses yang ditempuh oleh KPUD Kota Cilegon sudah benar dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Sehingga jika masih terjadi kesalahan, ada kemungkinan memang sistem tersebut masih membutuhkan penyempurnaan.

“Kami dari Bawaslu Kota Cilegon mengapresiasi penuh pada kerja teman-teman KPU dan PPK. Buat kami selama sistem yang dipakai untuk memproses adalah menggunakan SIDALIH maka sudah benar. Karena hanya sistem SIDALIH inilah yang diakui secara Undang-Undang. Tapi jika dalam prosesnya KPU menggunakan metode manual tanpa menggunakan SIDALIH, itu akan menjadi catatan kita tentunya,” pungkasnya. (IBC/SBS032)

You might also like
Comments
Loading...