Protes Terima Beras CSR, Kader HMI Lempari Telur Busuk ke Gedung DPRD Banten

Serang, (11/06/2020) satubanten.com- Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri kader Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Menggugat, melakukan aksi melempar telur busuk di depan Kantor DPRD Provinsi Banten KP3B Kota Serang, Kamis (11/6).

Ditemui oleh Satu Banten News, Ari Opanda selaku Koordinator aksi mengatakan telur busuk yang mereka lemparkan sebagai wujud dari busuknya kinerja DPRD Provinsi Banten. Lantaran terkesan diam dan minim menggunakan Hak Interpelasinya terkait pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) yang dilakukan Gubenur Banten Wahidin Halim (WH) dari Bank Banten ke Bank BJB.

“Kami menyatakan mosi tidak percaya dengan Legislatif yang saat ini gagal dalam melakukan tugasnya (Controlling-red) dalam mengawal aset Banten yakni Bank Banten, kami tidak puas dengan kinerja legislatif yang seperti buta fungsi dalam menjalankan tugas. Dari 85 anggota perwakilan rakyat tetapi hanya 15 anggota dari jumlah keseluruhan artinya di bawah 20% yang menginterpelasi, ini menimbulkan asumsi liar jika kita kaitkan dengan beras CSR yang di gelontorkan kemarin. DPRD kehilangan etos kerja padahal jelas mereka adalah representasi Rakyat,” jelas Ari.

Sementara itu dalam kesempatan orasi, Ketua Umum HMI cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma mengatakan keputusan eksekutif melakukan pemindahan RKUD membuat gaduh ditengah pandemi, seharusnya pemerintah Pemprov bersama dengan DPRD fokus mengatasi Pandemi, namun nyatanya DPRD gagal melakukan tugasnya hingga menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.

“Seharusnya Eksekutif dan legislatif fokus mengatasi pandemi, ini malah membuat keputusan yang tidak sepatutnya dilakukan sehingga membuat gaduh. DPRD gagal melakukan tugas dan Fungsinya,” tegas Faisal.

Faisal juga menduga bungkamnya para anggota dewan dikarenakan sudah mendapatkan beras dari CSR Bank Bjb sehingga enggan menggunakan Hak Interpelasinya.

“Kami menduga Operasi Beras CSR Bank BJB membuat DPRD mingkem karena aliran beras dari CSR itu penyebab minimnya hak interpelasi dewan,” pungkas Faisal. (SBS04)

You might also like
Comments
Loading...