Problematika Pelabuhan Perikanan di Provinsi Banten

PROBLEMATIKA PELABUHAN PERIKANAN DI PROVINSI BANTEN
Ditulis oleh: Agung Fajri – Mahasiswa Perikanan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Serang (06/04/2019) SatuBanten.News – Hampir ½ dekade pidato presiden RI Ir. Joko Widodo di pelabuhan sunda kelapa membangkitkan semangat para nelayan untuk pergi melaut dan angin segar dalam dunia perikanan. Tapi, tidak dengan provinsi Banten yang memiliki 4 kabupaten dan kota. Setiap kabupaten/ kota yang terletak di pesisir memiliki pelabuhan perikana yang notabene sebagai tempat labuh dan tambatnya kapal nelayan.

Berdasarkan data DKP Banten, 2018 mencatat bahwa pemerintah di provinsi Banten terdapat 40 pelabuhan perikanan ataupun TPI (Tempat pelelang ikan) baik yang aktif ataupun tidak yang tersebar di wilayah pesisir kabupaten/ kota di provinsi Banten. Akan tetapi sebuah ironi, pelabuhan perikan yang seharusnya menjadi fungsi yang amat sangat penting dalam dunia perikanan selain sebagai kegiatan perikanan tangkap.

Pun juga sebagai tempat tambat labuhnya perahu, penyuluhan perikanan, pendataan hasil tangkapan, wahana yang dapat membangun sosial, ekonomi, budaya, hukum serta ekologi seperti tempat industry perikanan, ekowisata, museum perikanan serta menjadi sebuah tempat pagelaran budaya yang menjadi daya tarik masyrakat untuk berkunjung ke pelabuhan.

Namun, kini menjadi rumah kosong layak ditinggalkan penghuninya, banyaknya permasalahan yang terjadi di pelabuhan perikanan yang berada di provinsi Banten. Seperti infrastruktur dan supra struktuk yang tidak memadai, tidak adanya kegiatan pelelangan, beralih fungsinya pelabuhan perikanan sebagai tempat jemuran pakaian masyarakat.

Tidak adanya kejelasan struktur organisasi pelabuhan, bahkan hampir seluruh pelabuhan perikanan terjadi pendangkalan baik yang disebabkan adanya sedimentasi ataupun sampah yang berada di muara sungai dan alur lewatnya kapal melaut yang tak pernah di keruk layaknya selokan air tak bertuan.

Dengan begitu banyak permasalahan di pelabuhan perikanan dan perlunya solusi yang kongkrit bagi pemerintah kabupaten ataupun kota yang ada di provinsi Banten agar pelabuhan menjadi sarana yang menarik bagi aktor utama perikanan yaitu nelayan dan masyarakat yang ingin berkunjung dan berbelanja ikan segar.

Seperti, re-manajemen pelabuhan, pengerukan alur pelayaran secara rutin, membuat TPI sanitasi dan Higienis, pelabuhan dengan konsep eco-pelabuhan, agar masyarakat mau berkunjung tidak hanya untuk membeli ikan melainkan menjadi sarana edukasi bagi pengunjung. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...