Presiden Pilihan Rakyat

Penulis:

Bima Guntara, S.H., M.H

(Dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang)

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan (machtsstaat), maka kedudukan hukum harus di tempatkan diatas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan tanpa terkecuali, begitupun dengan proses penentuan penguasa di negeri ini. Dalam UUD 1945 Pasal 6A telah disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih melalui Pemilu (pemilihan umum) yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut merupakan cerminan bahwasannya Indonesia merupakan negara demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat serta proses mekanisme pergantian kekuasaan. Sehingga konsekuensinya adalah bahwa rakyat menjadi penentu dalam kompetisi politik lima tahunan itu.

Menurut Laurence Whitehead (1989) dalam “The Consolidation of Fragile Democracies”, negara yang telah berdemokrasi (full democracy) adalah ketika sistem politik di negara tersebut memenuhi kriteria hadirnya kompetisi yang sehat, partisipasi publik yang meluas, serta kebebasan dalam mengekspresikan gagasan, ide, dan pikirannya tanpa terdiskriminasi dan terintimidasi. Maka dari itu marwah yang suci dari demokrasi harus terus dikawal agar proses pemilu tahun ini tetap sakral sesuai asas-asas demokrasi yang ada.

Beberapa waktu lalu kita telah selesai melakukan suatu rangkaian acara puncak dalam pesta demokrasi lima tahunan. Dalam satu tahun terakhir politik Indonesia didominasi oleh satu dinamika besar yaitu manuver dan penentuan posisi dalam persiapan untuk pemilihan presiden yang akan datang. Aroma kompetisi kian menyengat mewarnai panggung politik, hal itu semua terjadi semata-mata dalam rangka mencari pemimpin dengan harapan ada perubahan dan perbaikan kondisi bangsa di masa mendatang.

Meski saat ini rakyat dan para kontestan masih menunggu pengumuman resmi dari KPU, tak ada salahnya jika para kontestan dan barisan pendukungnya mulai memilah-milah prioritas kerja dan figur-figur yang dapat membantu di kabinet pemerintahan lima tahun kedepan.

Dalam teori kepemimpinan “Traits Theory”, kehadiran seorang pemimpin dalam masyarakat dilahirkan atau tidak dilahirkan (lead is born or not born, Steve Wolinski, 2010). Dalam teori ini dikatakan keberhasilan dan kualitas pemimpin ditentukan oleh kepribadian (personality) dan kemampuannya (ability). Oleh sebab itu sebagai seorang pemimpin yang dilahirkan dari proses kompetisi politik maka mereka harus memiliki kepribadian role model bagi rakyatnya serta kemampuan dalam mengatasi persoalan yang ada di masyarakat.

Kontestasi telah usai, namun meninggalkan beberapa coretan-coretan sejarah sepanjang proses pelaksanaan pemilu 2019 yang berdampak pada kehidupan di masyarakat. Para kontestan yang terpilih sebagai RI 1 dan 2 harus mampu menangkap tren elektoral dan berdiri paling depan memastikan prilaku intoleran dengan dalih apapun tak punya tempat lagi di bumi pertiwi ini. Nilai pluralisme yang ada di bangsa ini akan kesadaran bahwa Indonesia bukan milik satu golongan serta sadar bahwa negara ini ada dan merdeka bukan atas jasa satu suku, satu ras, maupun satu agama harus terus terpelihara dengan baik ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu kesan maraknya nuansa politik identitas yang begitu kental dalam ajang kompetisi politik tahun ini harus segera dihilangkan. Hal ini penting dilakukan agar disintegrasi bangsa tidak terus kian terjadi pada bangsa ini.

Namun disisi lain ada pekerjaan rumah yang sudah menunggu untuk segera diselesaikan oleh presiden terpilih, beberapa di antaranya yaitu Pertama mengenai perbaikan tata kelola ekonomi, salah satu hal yang paling mendesak adalah subsidi energi yang terus memberatkan keuangan negara. Hal ini perlu dilakukan agar subsidi yang dikucurkan oleh negara menjadi tepat sasaran dan tidak memperhambat proses pembangunan di negara ini. Kedua mengenai penegakan hukum, pemerintah harus dapat menjamin transparansi, independensi, serta integritas lembaga penegak hukum. Contohnya saja dengan menempatkan orang-orang yang profesional dan nonpartisan sebagai pemimpin di lembaga penegak hukum, sehingga tidak ada ruang bagi para politikus untuk menduduki jabatan tersebut. Ketiga mengenai perlindungan akan HAM kaum minoritas, salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan hak-hak minoritas di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan pembangunan yang berkeadilan serta perlakuan diskriminatif lainnya yang masih sering terjadi kepada mereka. Sudah sepatutnya pemerintah mengedepankan pendekatan berbasis HAM (rights based approach) dalam seluruh proses pembangunan program serta regulasi yang disusun sesuai dengan upaya perlindungan serta pemenuhan hak-hak kelompok minoritas.

Persoalan-persoalan diatas tentu dapat lebih mudah diselesaikan ketika seluruh stakeholder yang ada di bangsa ini berusaha keras gotong royong untuk memperbaiki kondisi bangsa saat ini. Baik buruknya bangsa kedepan tergantung bangsa itu sendiri, selama masih adanya optimisme publik dan kegairahan untuk menuju Indonesia lebih baik lagi pada masa-masa mendatang, maka bukan tidak mungkin hal itu dapat terwujud.

Oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai bangsa Indonesia terus mengawal dan mendukung jalannya roda pemerintahan yang di nahkodai oleh presiden terpilih agar arah tujuan nasional dapat terwujud, sehingga di usia Indonesia yang ke 100 tahun atau biasa di sebut Indonesia emas tepatnya tahun 2045, negara kita menjadi negara yang maju dalam segala aspek kehidupan dan tentunya disegani oleh mata internasional. *

 

 

 

You might also like
Comments
Loading...