Presiden Kini Punya Kuasa Penuh Mengangkat, Mutasi Hingga Pecat PNS

Oleh:
Sri Murhariyadi, S.Sos., M.Si
(ASN di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI)

Baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ada beberapa kebijakan dalam peraturan ini yang diubah dari PP sebelumnya. Salah satunya terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS. Dalam PP ini disebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.

Selanjutnya Presiden dapat mendelegasikan kewenangan dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS tersebut kepada: menteri di kementerian (termasuk Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia); pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian (termasuk Kepala Badan Intelijen Negara; dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden); sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural (termasuk Sekretaris Mahkamah Agung); gubernur di provinsi; dan bupati/walikota di kabupaten/kota.

Kendati demikian, pendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS ini dikecualikan bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.
Pendelegasian kewenangan tersebut juga dapat ditarik kembali oleh Presiden apabila terdapat pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan untuk meningkatkan efektifitas penyelengaraan pemerintahan.

Untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden, yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Pengisian posisi JPT utama dan JPT madya tertentu di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS. Namun menurut PP ini dapat dikecualikan sepanjang mendapatkan persetujuan dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai JPT utama dan JPT madya tertentu yang dapat diisi dari kalangan non-PNS diatur lebih rinci dengan Peraturan Presiden.
Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT utama, JPT madya dan JPT pratama dari kalangan PNS dan pengangkatan JPT utama dan JPT madya yang berasal dari kalangan non PNS juga telah diatur dalam PP ini, namun ada poin dimana ketentuan persyaratan dapat dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Presiden.

Adapun contoh JPT pratama (setara Eselon II) adalah direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur , kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jabatan lain yang setara.

Sedangkan JPT madya meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi dan jabatan lain yang setara. Dan JPT utama adalah Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.

Dalam setiap kebijakan peraturan tentu ada berbagai pendapat yang mengiringinya. Demikian halnya dengan kebijakan peraturan ini. Ada sebagian yang berpendapat bahwa Presiden terlalu turun tangan dalam urusan PNS sekarang ini, tetapi ada sebagian juga yang menganggap hal ini wajar-wajar saja mengingat Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS di negara kita. Namun apapun itu, adalah kewajiban bagi abdi negara untuk taat kepada negara dan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang termuat dalam sumpah PNS. (*)

*) Opini ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Satubanten.com

You might also like
Comments
Loading...