Presiden Jokowi Siapkan 3 Alternatif Pemindahan Ibu Kota RI

Jakarta (7/5/2019) Satubanten.com – Masalah pemindahan Ibu Kota menjadi pembahasan serius internal Pemerintah sejak 3 ( tiga) tahun lalu. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mematangkan rencana ini.

Dalam sambutan pada Buka Puasa Bersama dengan pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5) petang. Jokowi kembali menjelaskan pembahasan tentang pemindahan Ibu Kota RI ini.

“Kemudian 1,5 tahun yang lalu, kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sisi sosial politik, dan juga dari sisi lingkungan,” ujar Presiden Jokowi dikutip Setkab.go.id.

Presiden juga menyampaikan jumlah penduduk yang menempati pulau-pulau di Indonesia. Bahwa Pulau Jawa ini sudah dihuni oleh 57 persen dari total penduduk Indonesia atau kurang lebih 149 juta orang.

Padahal di pulau-pulau yang lain, misalnya di Sumatra, lanjut Presiden, dihuni 21 persen, kemudian di Pulau Kalimantan baru dihuni oleh 6 persen dan pulau-pulau yang lain misalnya di Sulawesi baru 7 persen, Papua dan Maluku kurang lebih baru 2-3 persen.

“Oleh sebab itu, kami nantinya akan tindak lanjuti konsultasi ini, tentu saja dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan ini baik dari sisi hukum maupun politisnya,” kata Jokowi.

Saat ini ada 3 alternatif daerah yang sudah disiapkan lahannya untuk dijadikan Ibu Kota RI.

“Ada yang 80.000 hektare, 120.000 hektare dan ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum diputuskan yang mana yang ingin dipakai.” ujarnya

“Seperti yang kita ketahui, di Jakarta ini ada 66.000 hektare, sehingga apa yang sudah tersedia ini saya kira lebih dari cukup kalau hanya untuk dipakai ibu kota pemerintahan. Artinya, ini tinggal memutuskan,” tegas Presiden.

Mengenai anggaran yang aka dipakai untuk biaya pemindahan ini, menurut Presiden, Menteri Keuangan sudah menyampaikan, karena hitungan dari Menteri PUPR, kalau angka seperti itu tidak ada masalah asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya, juga anggaran kita siap untuk menjalankan keputusan ini.

Tetapi Presiden mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan, agar masalah anggaran ini tidak membebani APBN. “Akan kita cari sebuah scheme khusus sehingga nantinya ibu kota jadi tetapi APBN tidak terbebani,” ucap Presiden Jokowi. (SBS/02)

You might also like
Comments
Loading...