Potret Ruang Kelas Rusak di Kabupaten Serang

Oleh : Muhamad Fadli, Pegiat PATTIRO (Pusat Telaah Informasi Regional) Banten

OPINI (30/10/2019) SatuBanten. News -Bertambahnya usia Kabupaten Serang menjadi 493 tahun menandakan sejarah panjang berdirinya pemerintahan ini. Pada periode 2016-2021 Kabupaten Serang dipimpin oleh ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.Ak sebagai Bupati Kabupaten Serang dan H. Pandji Tirtayasa sebagai wakil bupati Kabupaten Serang. Pemerintah Kabupaten Serang dalam misi ke-1 menyatakan bahwa akan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, sehat, berakhlak mulia, dan berbudaya. Misi tersebut telah dibuat langkah-langkah strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2016-2021. Pertama, meningkatkan daya dukung, pemerataan, dan mutu pelayanan pendidikan dasar. Kedua, meningkatkan daya dukung pelayanan usia dini, non formal, informal, serta minat baca masyarakat. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM pendidikan dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan.

Langkah-langkah tersebut diambil karena Kabupaten Serang masih mengalami permasalahan dalam bidang pendidikan diantaranya adalah kondisi infrastruktur pendidikan, terutama Sekolah Dasar. Berdasarkan data pokok pendidikan tahun 2018, ruang kelas sekolah dasar di Kabupaten Serang yang mengalami rusak sebanyak 1033 ruang kelas, di tahun 2019 turun menjadi 909 ruang kelas Sekolah Dasar baik rusak berat maupun rusak sedang.

Apresiasi tentunya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Serang yang telah berupaya di tiap tahunnya dalam pengentasan ruang kelas yang rusak. Upaya tersebut mendapat beberapa tantangan yang dihadapai oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Hasil riset PATTIRO Banten tahun 2018 menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Serang yaitu sistem pendataan dan pengusulan yang tidak akurat, pengadaan (lelang) yang gagal, persiapan lelang yang lemah, pengawasan pembangunan yang tidak berjalan dan alur pengadaan barang dan jasa yang lambat.

Sejumlah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Serang harus segera diambil tindakan karena jika tidak ditangani segera akan menghambat pembangunan sekolah rusak yang ada di Kabupaten Serang yang terbilang mendesak. Bangunan sangat berpengaruh pada keamanan dan kenyamanan siswa serta guru dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Adanya bangunan yang rusak berpengaruh pada psikologi dan kekhawatiran orang tua wali murid. Para wali murid khawatir bangunan sekolah roboh dan tertimpa ke anak mereka.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Serang dalam pengentasan Sekolah rusak di tahun 2020 belum sepenuhnya berhasil. Sebabnya Pemerintah Kabupaten Serang hanya sedikit mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sekolah dasar, dalam dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2020 menjelaskan alokasi besaran anggaran hanya Rp. 21 milyar yang berasal dari APBD murni (bersumber dari PAD) dengan target pembangunan 280 ruang kelas baru. Diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Serang telah menargetkan pada 2020 pembangunan ruang kelas baru serta rehabilitasi ruang kelas rusak, sedang dan berat sebanyak 337 ruang. Target pembangunan yang direncanakan pada tahun 2020 belum menjawab target dalam RPJMD. Dalam RPJMD (2016-2021) menggambarkan jumlah kondisi ruang kelas rusak sebanyak 1750 ruang kelas dan Pada tahun 2018 telah diselesaikan sebanyak 505 ruang kelas, tersisa sebanyak 1245 ruang kelas yang harus diselesaikan sampai akhir periode. Dari data tersebut kita melihat bahwa masih ada kesenjangan antara alokasi yang dianggarkan dengan target yang ditetapkan, perlu adanya evaluasi dalam meninklanjuti keseriusan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Serang dalam pengentasan sekolah rusak.

Hasil kaijan PATTIRO Banten tahun 2018 dengan menggunakan standar hitungan sarana dan prasarana dari permendiknas Nomor 8 tahun 2018. Untuk menyelesaikan permasalahan prasarana SD, khususnya ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas, Pemerintah Kabupaten Serang perlu mengalokasikan anggaran sebesar 95 MILYAR SETIAP TAHUNNYA dilihat dari target rata-rata pemerintah di 3 tahun terakhir dalam alokasi ruang kelas baru sebanyak 315 ruang kelas. Sementara itu, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Serang hanya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan berat sebesar Rp. 42 MILYAR (APBD Murni + DAK). Jumlah tersebut tidak memungkinkan untuk mencapai target pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan berat sampai pada tahun 2021 yang mencapai 1245 ruang kelas tersisa.

Penambahan alokasi anggaran pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi bisa ditambahkan dari program/kegiatan yang tidak sesuai dalam menjawab permasalahan pembangunan pada tahun 2020. Diantara program yang tidak menjawab permasalahan dari hasil kesesuaian antara RKPD dengan KUA PPAS tahun 2020, berdasarkan program/kegiatan yang direncanakan, ada 12 kegiatan dari 4 program yang tidak berkolerasi dalam menjawab permasalahan. Alokasi anggaran yang tidak menjawab permasalahan tersebut mencapai 11 miliar.

Program dan kegiatan yang tidak menjawab permasalahan dalam dokumen RKPD yaitu program pembinaan pegawai. Alokasi anggaran kegiatan Diklat PIM II dan Diklat PIM III terlalu besar. Berdasarkan peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (PERKALAN) No. 2 tahun 2018 tentang rincian anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I, tingkat II, tingkat III, dan tingkat IV, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan ii, dan golongan iii, serta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan i, golongan ii, dan/atau golongan iii yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1, dan/atau kategori 2. PERKALAN No. 2 tahun 2018 menjelaskan bahwa besaran biaya diklat PIM II per orang sebesar 30 juta dan untuk diklat PIM III sebesar 22 juta per orang. Namun dalam kegiatan tersebut biaya diklat PIM II jumlah yang dialokasikan sangat besar yakni 62 juta per orang, serta diklat PIM III 31 juta per orang.

Kegiatan lain dalam program pembinaan pegawai mengalokasikan anggaran yang besar namun tidak menjawab permasalahan secara langsung dalam pembangunan tahun 2020 dan tidak memiliki kaitan ketercapaian target RPJMD yaitu program pengembangan dan pengelolaan hubungan masyarakat dengan kegiatan operasional LPSE, program pembinaan dan adminsitrasi kesejahteraan rakayat dalam kegiatan dukungan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, program pembinaan pemerintahan umum dengan kegiatan pembinaan kecamatan (paten, adm pemerintahan), serta program pembinaan pemerintahan umum dengan kegiatan pemantapan tim bakorinda.

Program tersebut harus segera dievaluasi jika tidak memiliki sinkronisasi dan menjawab permasalahan serta tidak mendukung ketercapaian target. Anggaran dari program yang tidak menjawab permasalahan harapannya dapat direlokasi ke dalam program kegiatan strategis khususnya dalam infrastruktur pelayanan dasar yang mengungkit Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Relokasi anggaran tersebut diharapkan mampu membangun ruang kelas baru lebih banyak sehingga sekolah dapat belajar dengan tenang dan siswa mampu meraih prestasi yang optimal karena ruang kelas mereka aman dan nyaman digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Di sisi lain, berdasarkan data kemdikbud tahun 2016-2018 tentang Angka Partisipasi Murni (APM) Siswa SD di Kabupaten Serang, APM Kabupaten Serang mengalami penurunan di 3 tahun terakhir. APM Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2016 sebesar 82.16 %, pada tahun 2017 sebesar 80,58 %, tahun 2018 sebesar 78,71 %. Angka tersebut menggambarkan adanya permasalahan mendasar pendidikan di Kabupaten Serang. Menurunnya angka partisipasi anak bersekolah menandakan adanya sebuah problem pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Serang. Permasalahan sarana dan prasarana kemungkinan menjadi salah satu penyebab menurunnya angka partisipasi anak dalam bersekolah karena ketersediaan ruangan kelas dan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar lain tidak mendukung keinginan masyarakat untuk bersekolah. Perlu ada keseriusan sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dalam menyikapi penurunan tersebut.

Upaya pengentasan sekolah rusak memang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, namun perlu juga ada sinergisitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam berkontribusi bersama dalam mengentaskan persoalan tersebut. Penyusunan peta jalan penyelesaian sekolah rusak perlu juga dilakukan agar target dan mitigasi dalam proses ikhtiar pengentasan tersebut dapat berjalan dengan baik. Mulai dari penetapan target akselerasi per tahun, pencegahan dini terhadap bangunan sekolah yang masih dalam kondisi rusak ringan, mitigasi proses pelaksanaan yang memiliki titik rawan menghambat proses pembangunan dan optimalisasi sumber pendapatan dan alokasi anggaran untuk prioritas rehabilitasi ruang kelas rusak. yang akhirnya jaminan pengentasan sekolah rusak di Kabupaten Serang bukan hanya angan-angan dan komitmen saja namun dapat tercapai berkat kepedulian bersama. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...