PMI Kecamatan Tangerang Sosialisasikan Undang-undang Kepalangmerahan

Tangerang (19/10/2019) Satubanten.com,- Palang Merah Indonesia (PMI) Kecamatan Tangerang melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 /2018 tentang Kepalangmerahan, dan Bimtek Kepemimpinan dalam Berkomunikasi pada PMR Wira Se-Kecamatan Tangerang pada Sabtu, (19/10/2019).

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya PMI, khususnya Kecamatan Tangerang, untuk mengenalkan peraturan-peraturan tentang penggunaan lambang dan fungsi lambang kepada Organisasi PMR yang ada di Kota Tangerang kshusnya sekolah se-Kecamatan Tangerang agar memiliki pemahaman dan visi yang sama dalam menunjang eksistensi dalam tugas kemanusian,” sambut Wakil Ketua Bidang Organisasi PMI Kota Tangerang, Ibrohim, S.Sos.

Menurutnya, adanya UU Kepalangmerahan yang dikuatkan dengan PP bertujuan untuk menguatkan secara teknis kelembagaan PMI dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Selain itu, UU juga memaksimalkan sinergitas dengan berbagai kemitraan, khususnya dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Di tempat yang sama, H. Ahmad Budi Wahyudi. AP, M.Si selaku Camat Tangerang yang di dampingi oleh ketua PMI Kecamatan Tangerang H. Rosyadi menambahkan UU dan PP sangat diperlukan secara kelembagaan. PP merupakan aturan pelaksanaan UU yang salah satu isinya yaitu penyelenggaraan kepalangmerahan dan penggunaan tanda pengenal saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan dan bencana.

Tugas dari personel atau relawan kepalangmerahan meliputi penanggulangan bencana yaitu sebelum (pra), saat dan sesudah (pasca). Selain itu, memberikan pelayanan kesehatan dasar, penyediaan air bersih, dapur umum, pemulihan hubungan keluarga, dan pelayanan donor darah serta kegiatan kemanusiaan lainnya. “Itu semua telah dilakukan PMI selama ini seperti bersinergi dengan pemerintah dalam penanggulangan bencana hingga pelayanan pasca-tanggap darurat bencana ,” ujarnya.

Keberadaan lembaga kemanusiaan yang didirikan Henry Dunant tersebut juga untuk mencegah dan meringankan penderitaan serta melindungi korban tawanan perang dan bencana. Dalam memberikan pelayanan itu, PMI tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik. “Dalam melaksanakan tugas kemanusiaan kami tidak pandang bulu siapapun kami bantu dan layani yang tentunya bersinergis dengan pemerintah,” katanya

Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Ade Kurniawan dari Kabiro Humas PMI Kota Tangerang selaku narasumber tentang Undang-undang No.1 Tahun 2018 dan Moh Mirza Relawan PMI selaku narasumber tentang kepemimpinan dalam berkomunikasi. (SBS/009)

You might also like
Comments
Loading...