Pilih Perpanjang PSBB Daripada Terapkan New Normal, Pemkot Tangerang Bubarkan Pos Check Point

Tangerang (03/06/2020), Satubanten.com – Pemerintah Kota Tangerang akhir memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibandingkan  menerpakn tatana kehidupan baru atau New Normal. Hal ini tertuang dalam surat Keputusan Peraturan Walikota (Perwal) Tangsel Nomor 338/Kep.163-Huk/2020 tentang Perpanjangan Ketiga PSBB dalam rangka Penanganan Covid -19.

Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa perpanjangan PSBB kali ini merupakan Perpanjangan PSBB tahap 4 yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang. Sedangkan pelaksanaan perpanjangan PSBB akan berlangsung hingga 14 Juni 2020.

“Awalnya Saya khawatir ada lonjakan, tapi ternyata Alhamdulillah tidak ada lonjakan. Tetapi ini perlu kita antisipasi, karena setelah arus balik kita nggak tahu berapa banyak yang akan datang ke Tangerang Selatan. Maka sekali lagi PSBB harus diperpanjang di Tangerang Selatan,” kata Walikota Tangerang Selatan  Airin Rachmi Diany.

Sebagai tambahan , dalam pelaksanaan perpanjangan PSBB di Kota Tangerang Selatan, selain penerapan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19, nantinya  masyarakat yang hendak beraktifitas lintas kota harus membawa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).  Hsl ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dinginkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan perpanjangan PSBB di Kota Tangerang Selatan, maka Pemkot melalui Dinas Perhubungan  telah membubarkan sejumlah titik pos check point yang ada di Kota Tangerang selatan sejak 1 Juni 2020. Pos tersebut kemudian akan dialihkan ke lokasi tempat-tempat keramaian, seperti tempat moda transportasi, pasar, mal, terminal, kemudian stasiun kereta api.

“Kalau yang sudah direncanakan kita ada 14 titik, namun belum disampaikan, karena menyangkut keterbatasan anggaran. Tapi belum clear dengan petugas-petugasnya ini, belum mulai,” kata Kepala Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Tangsel Purnama Wijaya.

Selain pengaturan tentang perpanjangan PSBB di Kota Tangerang Selatan, Peraturan Walikota (Perwal) tersebut juga mengatur pula soal keharusan masyarakat mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam teknis pelaksanaan di lapangan.  (SBS032/IBC)

You might also like
Comments
Loading...