Pesan Untuk Calon Kepala Desa

Oleh :

Suhandi, S.ST, MM

Fungsional Statistisi BPS Provinsi Banten


OPINI – Jika tidak ada aral melintang, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 di Provinsi Banten akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021 dengan tanggal yang berbeda dan bulan September untuk Kabupaten Lebak. Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades Serentak di Kabupaten Serang sebanyak 144 desa, Kabupaten Tangerang 77 desa, Kabupaten Lebak 266 desa, dan Pandeglang 207 desa. Jadi jumlah seluruhnya ada 694 desa atau 56,1 persen dari total jumlah desa di Provinsi Banten yang sebanyak 1.238 desa.

Ajang ‘pertempuran’ calon kepala desa
Pemilihan kepala desa menjadi ajang ‘pertempuran’ para kontestan untuk menjadi yang ‘terbaik’ sebagai pemimpin wilayah desa. Mereka berusaha mengeluarkan segala kemampuan terbaiknya agar masyarakat mau memilihnya. Pengajuan visi dan misi harus sesuai dengan kondisi objektif, permasalahan dan potensi dari desa itu sendiri. Oleh karena itu, calon kepala desa harus kenal terlebih dahulu dengan desanya, apa yang akan dilakukan dan target apa yang akan dicapai.

Calon kepala desa harus mengenal dengan seksama setiap ‘lekak-lekuk’ desa, mulai dari ujung barat, timur, selatan, utara dan tengah. Jika mengenal kondisi wilayah dan masyarakatnya maka akan memudahkan dalam menyampaikan target pembangunan kedepannya. Tidak hanya itu, strategi yang akan digunakan dalam ajang pilkades salah satunya bersumber dari seberapa besar mereka kenal dan tahu akan kondisi detail desa tersebut.

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, para kontestan harus kenal betul dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya. Pengetahuan tentang penduduk harus secara menyeluruh. Mereka harus tahu berapa jumlah laki-laki dan perempuan, berapa jumlah anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Bagaimana tingkat kesehatan, pendidikan dan keterampilan warganya. Apa saja sumber penghasilan masyarakatnya dan seberapa banyak warganya yang tergolong miskin. Semua itu dibutuhkan sebagai bahan perencanaan agar kebijakan yang dilakukan tidak salah sasaran.

Desa, biasanya dipenuhi dengan hamparan tanah pertanian. Potensi pertanian mulai dari tanaman pangan baik padi atau palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, maupun perikanan harus sudah berada di dalam kepala setiap calon kepala desa. Kepala desa seharusnya mampu untuk menjadikan petani, peternak dan nelayan yang lebih sejahtera. Karena kesan negatif bahwa pertanian adalah salah satu sumber kemiskinan harus dihilangkan. Ada kecenderungan dari sebagian masyarakat untuk meninggalkan profesi sebagai petani karena tidak menjanjikan dari sisi ekonomi.

Indikator pembangunan desa
Calon kepala desa harus mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang menjadi target utama adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Ketersedian kedua jenis fasilitas pelayanan dasar harus dipenuhi. Kalaupun fasilitas tidak tersedia minimal masyarakat diberi kemudahan untuk mengaksesnya walaupun berada di desa lain. Kedua jenis pelayanan dasar itu harus mampu membuat masyarakat cerdas, sehat dan berkualitas.

Kemudahan dalam pelayanan dasar tentu saja didukung oleh faktor aksesibilitas atau kemudahan sarana dan alat transportasi. Kualitas jalan menjadi target nomor satu. Setelah itu didukung dengan tersedianya angkutan umum. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu waktu lama untuk mencapai beberapa fasilitas pelayanan dasar termasuk juga menuju kantor pemerintahan terdekat seperti kantor desa dan kecamatan.

Calon kepala desa nantinya harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ketersediaan beberapa fasilitas ekonomi harus bisa disiapkan oleh kepala desa. Pasar menjadi fasilitas yang harus tersedia karena menjadi tempat jual beli dan perputaran uang di desa. Dengan keberadaan pasar ekonomi masyarakat menjadi hidup. Apalagi kalau fasilitas ekonomi lainnya seperti kelompok pertokoan, rumah makan, penginapan/hotel, dan perbankan juga tersedia maka desa akan berkembang kearah yang lebih sejahtera.

Ketiga kondisi di atas menjadi sumber penilaian terhadap tingkat pembangunan desa ditambah dengan kualitas pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) menjadi indikator keberhasilan pembangunan desa. IKG dihitung dari indeks pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), indeks infrastruktur (fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersedian energi) dan aksesibilitas/transportasi (jalan dan sarana transportasi). Nilai IKG antara 0 hingga 100, semakin mendekati 100 maka suatu desa dianggap memiliki tingkat kesulitan geografis yang tinggi. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten tahun 2020, desa-desa di Pandeglang dan Lebak lebih dari 30 persen memiliki tingkat kesulitan geografis yang tinggi. Hal ini memang disebabkan karena topografi wilayah yang berbukit-bukit sehingga sedikit menyulitkan proses pembangunan.

Pengelompokan lain dari desa yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Penentuan kalsifikasi tersebut didasarkan pada 5 (lima) indikator, yaitu: Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Aksesibilitas/Transportasi, Pelayanan Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Berdasarkan hasil Survei Potensi Desa 2018, desa tertinggal di Banten masih berjumlah 48 desa, dari sebelumnya pada 2014 berjumlah 158 desa. Sebanyak 110 desa di Banten telah berhasil mengentaskan diri dari ‘cap’ desa tertinggal selama periode 4 tahun.

Tidak hanya potensi desa yang positif saja tapi ada juga potensi desa yang negatif misalnya potensi bencana. Bencana alam sudah sangat ‘akrab’ dengan kehidupan masyarakat Banten. Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang merupakan wilayah yang rawan longsor, banjir, gempa bumi dan tsunami. Wilayah ini masuk dalam ring of fire terutama Pandeglang dan Lebak. Kabupaten/kota lainnya lebih banyak hanya menjadi langganan banjir. Pencegahan terhadap kejadian bencana alam harus didahulukan. Juga sarana prasarana untuk mengantisipasi kedatangan bencana alam seperti peringatan dini, perlengkapan keselamatan, rambu-rambu dan jalur evakuasi. Setelah itu baru strategi Penanganan yang tepat dan sistematis harus disiapkan. Oleh karena itu, potensi bencana alam ini sudah harus diketahui sejak dini oleh para calon kepala desa.

Permasalahan yang beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan adalah status gizi buruk dan stunting. Faktor kemiskinan menjadi salah satu pemicunya. Kepala desa harus berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada warganya yang termasuk dalam gizi buruk dan stunting. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Jika mereka hidup sejahtera maka kemungkinan untuk mengalami kedua problem di atas bisa dihindari.

Dana desa
Agenda pembangunan desa menjadi salah satu prioritas dan fokus pembangunan dan hal ini selaras dengan amanan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbitnya UU Desa memberikan peluang kepada desa dan masyarakat desa untuk menjadi subyek pembangunan. Pemerintahan desa dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa, terbuka serta bertanggung jawab.

Calon kepala desa harus sudah mulai mempelajari apa yang disebut dengan dana desa. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Tiga fokus anggaran Dana Desa tahun 2021, pertama pemulihan ekonomi nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Ini terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) / BUMDes Bersama (BUMDesma), penyediaan listrik desa dan 0pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes / BUMDesma. Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. Terakhir ialah adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19.

Profil kepala desa/lurah
Tahun 2018, hanya 4 persen perempuan yang menjadi kepala desa/lurah dan 7,5 persen yang menjadi sekretaris desa/lurah. Kaum perempuan harus lebih termotivasi lagi untuk aktif dalam pembangunan desa. 61,7 persen kepala desa/lurah berusia lebih dari 45 tahun. Kaum mida diharapkan lebih banyak yang muncul dalam kontes kali ini. 57,3 persen kepala desa/lurah berpendidikan SMA sederajat, 35,2 persen berpendidikan akademi/perguruan tinggi, selebihnya berpendidikan SMP kebawah. Mudah-mudahan banyak sarjana di desa tergerak untuk ikut dalam pemilihan kepala desa.

Pilkades yang bebas money politic
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Provinsi Banten diharapkan berjalan kondusif dan aman. Apakah politik uang atau money politic masih menjadi tren dalam pesta demokrasi ditingkat desa tersebut? Praktek politik uang sangat sulit dihilangkan. Kontestan merasa butuh dengan suara pemilihnya, kadang mereka kurang yakin dengan performanya sehingga uang digunakan sebagai alat untuk menambah pundi-pundi suara. Masyarakatpun senang dengan uang yang mereka terima dari kontestan, bahkan kadang kala ada yang menerima ‘amplop’ lebih dari satu calon.

Bukan rahasia lagi kalau calon kepala desa bisa menghabiskan ratusan juta rupiah bakan milyiaran rupiah dalam ajang pilkades. Lihat saja beberapa desa yang memiliki potensi industri di Kabupaten Serang dan Tangerang, bagaimana persaingan yang ‘keras’ terjadi antar para calon. Begitu pula dengan pilkades pada desa-desa yang tergolong biasa saja, atau potensinya hanya pertanian. Para calon rela untuk mengeluarkan uangnya demi mewujudkan keinginan menjadi kepala desa.

Entah apa yang diharapkan mereka kalau sudah jadi kepala desa. Apakah uang yang dikeluarkan dalam jumlah besar harus bisa kembali sebelum masa jabatan habis atau kinerja harus didahulukan tanpa peduli ‘balik modal’ atau tidak? Mudah-mudah masih ada terbersit dari para calon kepala desa untuk bertarung secara sportif tanpa mengandalkan politik uang. Jangan lagi ada ‘pemaksaan’ suara pemilih dengan iming-iming uang. Tunjukkan prestasi yang telah diukir juga target prestasi pada masa mendatang agar masyarakat simpati dan memilih.

Mudah-mudahan pilkades serentak di Banten berjalan dengan lancar, aman dan menghasilkan kepala-kepala desa terbaik. Pelaksanaan pilkades yang berada di tengah pandemi Covid-19 diharapkan tidak muncul ‘klaster pilkades’. Oleh karena itu, tidak hanya panitia pemilihan tapi para calon kepala desa dan masyarakat harus turut mencegah penyebaran virus corona pada pilkades kali ini. Perlu memperketat protokol kesehatan (prokes) untuk seluruh tahapannya terutama pada masa kampanye. Corona berlalulah dan pilkades serentak amanlah. Aamiin. (***)

You might also like
Comments
Loading...