Pernyataan Sikap KAMMI Bandung : Rezim Jokowi Anti Demokrasi dan Mengkhianati Reformasi

Bandung (08/03/2019) SatuBanten.news – TNI berwacana untuk restrukturisasi dan reorganisasi. Termasuk menempatkan militer ke jabatan-jabatan sipil, menambah unit dan struktur baru di TNI, meningkatkan status jabatan dari beberapa unit, dan memperpanjang usia pensiun anggota TNI. Salah satunya karena banyak perwira TNI yang tidak memiliki jabatan atau non-job.

Rencana ini banyak diprotes karena seperti kembali ke zaman Orba dulu saat ada Dwifungsi ABRI. Saat itu Dwifungsi digunakan untuk memastikan Soeharto bisa berkuasa hingga 32 Tahun. Ini jelas tidak sejalan dengan semangat reformasi dan dapat mengganggu sistem demokrasi kita.

Sejak era reformasi, militer tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil dan politik seperti anggota DPR, Kepala Daerah, atau jabatan di Kementerian. TNI hanya bisa menduduki jabatan yang ada kaitannya dengan pertahanan, itu semua sudah diatur dalam UU TNI.

Menyikapi hal tersebut, banyak protes dilakukan masyarakat, termasuk Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Dr. Robertus Robet. Pada aksi kamis (28/02) tema yang diangkat adalah menolak Dwifungsi ABRI/TNI, beliau adalah salah satu orator yang telah didokumentasikan oleh Jakartanicus yang diunggah dalam laman youtubenya, berdurasi 7 menit 40 detik.

Dalam video tersebut, selain orasi, pak Robet juga menyanyikan potongan plesetan Mars ABRI yang dibuat pada era Reformasi 1998 yang dimaksud untuk menolak Dwifungsi ABRI pada waktu itu.

Namun, Robet malah di tangkap oleh kepolisian. Ia dikenai Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 UU ITE, karena dinilai telah menyebarkan konten yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.

Ia ditangkap di kediamannya oleh tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Kamis (7/3) pukul 00.15 pagi dan digelandang ke kantor untuk menjalani penyidikan. Perbuatan ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi dan mengancam kebebasan berekspresi.

Padahal Kebebasan berekspresi, diatur dalam pasal 28 E ayat (2) amandemen II UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Serta pasal 3 UU No. 29 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa”

Atas dasar tersebut, Ketua Umum KAMMI Bandung, Ahmad Jundi Khalifatullah dan Departemen Kebijakan Publik PD KAMMI Bandung, Muhammad Fauzan Irvan bersama pengurus daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bandung menyatakan sikap :
1. Mengecam setiap sikap Rezim Jokowi JK dalam pembungkaman kebebasan berekspresi warga negara karena melanggar prinsip demokrasi.
2. Mendesak pemerintah untuk menolak keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam ranah sipil yang tidak relevan dengan tugas TNI sesuai dengan UU No 34 tahun 2004
3. Mendesak pemerintah dalam hal ini kepolisan republik indonesia segera membebaskan Dr.Robertus Robert dari tuntutan hukum.
4. Mendesak Presiden Jokowi untuk menjamin kebebasan berekpresi dan berpendapat bagi setiap warga negara.
5. Mengajak masyarakat untuk menolak dan melawan kebijakan anti demokrasi dari rezim Jokowi JK. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...