Peran Perempuan Dalam Skema Kebijakan Energi

Oleh : Habibah Auni – Sekum korps HMI-Wati (KOHATI Bulaksumur (S1 Teknik Fisika UGM)

Sebagaimana peringatan Hari Ulang tahun, setiap peringatan hari tertentu pasti mempunyai makna yang dalam. Begitupun dengan Hari Perempuan Internasional, yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. Hari tersebut menjadi tonggak peringatan yang sukses melampaui tapal batas sekelompok aksara dan menjelma menjadi obor perjuangan kaum perempuan.

Peneliti akses energi di negara berkembang, Caroline Ochieng bahkan sampai berkata bahwa Hari Perempuan Internasional (8 Maret) memberi peluang untuk mengingatkan para pengambil kebijakan bahwa masyarakat Internasional harus membantu memberdayakan kaum perempuan.

Kata-kata Caroline ini mengingatkan kita akan peran perempuan dan memunculkan sebuah pertanyaan, “Sudahkah perempuan diberdayakan sehingga memiliki peran yang maksimal?”. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, sebetulnya pertanyaan tersebut sudah mempunyai jawaban sejak dahulu kala.

Sebuah penelitian di pedesaan India menunjukkan bahwa perempuan bekerja mengumpulkan kayu bakar 50 jam seminggu, sebagai tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Argumen ini diperkuat dengan studi Bank Dunia pada 2003 yang menunjukkan bahwa pengguna utama energi rumah tangga adalah perempuan.

Penelitian tersebut jelas membuktikan bahwa perempuan memiliki potensi dan pengalaman dalam mengelola sumber daya alam, terutama jika berhubungan dengan urusan rumah tangga.

Namun fakta lain menyebutkan bahwa kayu bakar yang digunakan oleh perempuan dalam urusan sehari-hari, sangat berbahaya bagi kesehatan. Sebab abu sisa pembakaran biomassa bisa menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan kematian. Data Koalisi Perempuan bahkan mengatakan ada sebanyak 4,3 juta orang yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, meninggal prematur akibat penggunaan biomassa pada tahun 2012.

Oleh karena itu, perlu ada peralihan penggunaan sumber energi dari penggunaan biomassa menuju listrik yang berbasis energi terbarukan. Hal ini tentu karena energi terbarukan sangat bersih, ramah lingkungan, dan mampu memberi profit untuk perekonomian rumah tangga.

Penggunaan sumber energi listrik dapat mempermudah aktifitas perempuan dalam urusan rumah tangga, mulai dari menghidupkan pompa air untuk mempermudah ketersediaan air hingga membantu meringankan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dengan demikian beban perempuan di desa bakal berkurang sebagai pengumpul kayu bakar.

Imbasnya tentu energi perempuan yang tadinya tersedot dengan kegiatan rumah tangga sebagai ibu, memiliki sisa waktu banyak untuk melakukan hal-hal produktif lainnya yang bisa memaksimalkan potensinya sebagai seorang perempuan, kewirausahaan misalnya

Energi listrik yang telah menjangkau wilayah pedalaman mampu menyokong ibu-ibu dalam upaya mengolah makanan tradisional, sehingga bisa memproduksi makanan, sekaligus meningkatkan kualitas produknya. Dampaknya, pendapatan dari penjualan makanan, menjadi nilai tambah bagi perekonomian rumah tangga. Dan memperlihatkan bahwa perempuan mempunyai  dampak besar kepada pengurangan kemiskinan keluarga.

Sudah saatnya otoritas lokal menyadari peran besar perempuan dalam dinamika perekonomian makro. Tidak sekedar menempatkan perempuan sebagai konsumen energi, melainkan memposisikannya sebagai produsen. Pengarusutamaan gender di bidang energi harus dipertegas. Urusan energi tidak hanya ditujukan untuk laki-laki semata.

Konsekuensinya, proses pembuatan kebijakan energi harus melibatkan perempuan secara utuh, mulai dari perencanaan, pembuatan, hingga pengesahan. Amanat UU No. 30 Tahun 2007 Pasal 19 ayat 1 jelas mengatakan bahwa setiap anggota masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan, dapat berperan aktif baik dalam penyusunan rencana umum energi nasional dan daerah maupun dalam pengembangan energi untuk kepentingan umum.

Di samping itu, pemerintah mau tak mau, harus mendeklarasikan anggaran terhadap akses listrik yang merata, dengan menyuntikkan investasi tambahan. Kemudian menyerahkan pengelolaan dan manajemen listrik kepada pihak desa agar berdikari dan tidak dimonopoli pihak swasta.

Akses listrik perempuan adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM), yang jika tidak dipenuhi akan menggerus banyak potensi perempuan. Sangat disayangkan apabila kaum dara yang menjadi arsitek peradaban, tidak dipakai perannya secara menyeluruh sebagai seorang perempuan. Jangan sampai kita luput akan permasalahan ini. Semoga!

You might also like
Comments
Loading...