Aspirasi Rakyat dan Terpercaya

Pemerintah Kabupaten Serang Tidak Komitmen Menyelesaikan Persoalan Sekolah Rusak

Oleh: Amin Rohani, Ketua Divisi Kebijakan Publik PATTIRO Banten

Serang (26/12/2019) SatuBanten.com – Penyelesaian Persoalan Sekolah Rusak di Kabupaten Serang masih menjadi tanda tanya besar bagi Masyarakat Sipil. Pemerintah kabupaten serang Nampak tidak berkomitmen untuk menyelesaikan persolan sekolah rusak. Bulan lalu Tanggal 28 november pemerintah kabupaten serang baik  eksekutif maupun  legislatif telah bersepakat  mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Dalam struktur APBD tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Serang telah mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 1,737 Trilun dan belanja langsung Rp. 1,309 Triliun dengan estimiasi pendapatan Rp. 3,047 Triliun.

Pembangunan yang telah direncakan masih berfokus pada tiga sektor yakni : Infrastruktur Jalan 11% atau 322 Miliar, Kesehatan 6% atau 170 Miliar dan Pendidikan 4% atau 110 Miliar. Untuk sektor yang lain relative sama. Melihat alokasi tersebut Pemerintah kabupaten serang jelas melakukan pemangkasan anggaran di semua sektor dengan alasan anggaran di tahun 2020 harus dibagi untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda). Dan menetapkan perioritas pembangunan yang utama yaitu penyelesaian infrastruktur jalan karena sesuai amanat Perda No 3 Tahun 2017.

Struktur APBD 2020 untuk sektor kesehatan dan pendidikan, Sudah jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dalam UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal 10% dari APBD diluar gaji. Begitupun dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga tidak komitemen dengan janji penyelesaian infrastruktur Sekolah Dasar. Padahal sesuai data yang pernah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Jumlah Ruang Kelas SD Rusak  dikabupaten serang sebanyak 710 RK. Untuk itu, Pemerintah kabupaten serang dalam RPJMD nya  telah menargetkan penyelesaian sekolah rusak dikabupaten serang akan tuntas pada tahun 2020. Begitu pun yang telah disampaikan Kepala Dinas Pendidikan bahwa pada tahun 2020 seluruh ruang kelas SD selesai di perbaiki. 

Namun kenyataanya, pada APBD 2020 yang telah disahkan, alokasi anggaran pendidikan untuk pembangunan dan rehabilitasi SD hanya di alokasikan sebesar Rp. 5 Miliar. Jelas ini sangat jauh merosot dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 27.35 Miliar. Di tambah dengan pengurangan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat. Tahun ini (2019) Pemerintah pust tercatat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan dan rehabilitasi SD sebesar 14 Miliar dan berkurang menjadi 5 Miliar untuk tahun depan.

Penurunan anggaran yang sangat tajam ini sudah pasti akan berakibat pada ketidak tercapaian target Pemerintah Daerah dalam menyelesaiakan ruang kelas SD rusak Di Kabupaten Serang. Dengan jumlah total anggaran APBD dan DAK sebesar 10 Miliar pada tahun 2020 sangat tidak realistis untuk menyelesaikan jumlah ruang kelas rusak sebanyak 710 RK. Harapan satu-satunya adalah alokasi anggaran bankeu Provinsi tahun 2020, Jika Pemerintah daerah masih ada komitemen untuk menyelesaikan persolan ruang kelas  SD rusak dikabupeten serang. Maka, Saya Mendorong agar Bankeu tahun 2020 dialokasikan untuk penyelesaian ruang kelas rusak dan memaksimalkan peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) agar mampu mengakomodir perusahaan-peruhaan untuk menyalurkan dana CSR nya lebih optimal lagi. Jangan sampai untuk Lomba Kampug Bersih dan Aman (LKBA) bisa maksimal tapi untuk pendidikan tidak mampu. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...