Pelayanan KTP Di Serang Masih Berantakan, E-KTP Jadi Dalam 24 Jam Hanya Bualan

Serang, (07/06/2018) satubanten.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, belum lama ini menandatanngani Permendagri untuk dapat meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di daerah salah satunya adalah pembuatan KTP Elektronik. Dirinya mengklaim bahwa dengan terbitnya Permendagri ini dipastikan pembuatan dokumen hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 24 jam.

“Beberapa dokumen kependudukan juga ditingkatkan kualitas layanannya seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah. Dokumen tersebut dalam waktu satu jam atau paling lama 24 jam juga diterbitkan sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas,” demikian siaran pers Kementerian Dalam Negeri, Rabu (2/5/2018)
Namun semboyan pelayanan cepat, sehari jadi tersebut bak angin lalu saja, belum menghujam dan terbukti nyata. Pelayanan pembuatan dokumen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disuskcapil) Kota Serang adalah contohnya. Di disdukcapil kota Serang konon pembuatan KTP Elektronik masih memakan waktu hingga lebih dari sebulan atau 20×24 jam.

Selain proses pembuatannya yang lama, pelayanan yang buruk juga menjadi keluhan warga. Santoso adalah salah satu yang mengalami pelayanan buruk dari Disdukcapil. Dirinya menyesalkan hal tersebut, karena menurutnya pelayanan kepada masyarakat seharusnya diperbaiki dan tidak seharusnya bersikap tidak ramah.

Selain pelayanan yang kurang ramah, sistem antrian yang berantakan juga menjadi masalah serius. Desi menjadi salah satu korban antrian yang tidak teratur tersebut. Dirinya yang datang bersama kawan-kawannya hingga beberapa jam masih menunggu proses padahal teman-temannya yang lain sudah selesai.

“Saya datang sudah dua jam lalu teman saya sudah selesai, saya sampai sekarang belum dipanggil. Tadi ada juga yang dari setengah enam disini tapi belum dilayani, malah yang baru datang jam sebelas sudah dipanggil duluan,” tuturnya.

Sistem antrian yang acak-acakan ternyata bukan hanya terjadi di loket saja, tapi juga terjadi di ruang pemotretan. Beberapa orang yang sudah mengantri belum dilayani, tapi ketika ada satu orang yang baru datang malah bisa dilayani. Sistematis urutan proses pembuatan perekaman data juga tidak tertata rapih dari mulai loket hingga proses perekaman.

Sedangkan Kepala DinasPenduduk dan Catatan Sipil, Ipiyanto, mengatakan memang ada beberapa miskomunikasi antara pihak Dinas dan staf. Hal ini juga berlaku pada sistem yang berantakan, dan diluar kontrol pihak dinas. Ipi berkilah bahwa dirinya sudah sejak lama meminta adanya perbaikan namun ternyata masih terjadi.

“Itu memang saya akui adanya beberapa miskomunikasi dan informasi antar staf. Jadi ada simpang siur antara perekaman dengan pendaftaran dengan kartu keluarga dengan pengecekan secara fisik,” jelas Ipi.

Selanjutnya Ipi mengatakan akan melakukan peneguran keras terhadap staf yang melakukan kesalahan. Dirinya juga akan menghimbau kepada kepala bidang untuk melakukan pengarahan tentang hal-hal yang perlu dilakukan. Kejadian semacam ini menurutnya terjadi karena adanya pergantian terus menerus petugas yang berjaga baik di loket maupun di ruang perekaman.

“kemudian saya akan menghimbau kepada pemimpin dalam hal ini ketua bidang agar seyogyanya memberi keterangan kepada yang akan berjaga apa-apa saja yang perlu mereka lakukan,” tutur Ipi.

Dari pengakua Ipi tersebut nampak bahwa ketidak teraturan bukan hanya terjadi pada pelayanan saja, namun ternyata terjadi di tubuh dinas tersebut juga. Hal ini mengindikasikan adanya ketidak seriusan dalam pelayanan. Jika Kadis sudah menyatakan untuk melakukan perbaikan, tapi di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan maka kemungkinan besar ada ketitaktegasan himbauan tersebut. Hal ini akan berdampak lebih luas dengan pengabaiaan pelayanan kepada masyarakat.

Jika perbaikan tidak dilakukan dengan baik dan menyeluruh maka selamanya pelayanan kepada masyarakat tidak ada menunjukkan performa yang baik. Dan jika hal ini masih terjadi, maka berapapun Permendagri yang ditelurkan oleh Mendagri akan sia-sia belaka dan tidak akan memberikan efek apapun. (IBC/SBS32)

You might also like
Comments
Loading...