Ombudsman RI Banten Pantau Pelaksanaan Proses Seleksi CPNS Kota Serang

Serang (13/02/2020) SatuBanten.com – Pada hari pertama pelaksanaan SKD dalam seleksi CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Serang, Kamis, (13/02). Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap prosesnya, tepatnya pemantauan dilakukan oleh Asisten Ombudsman RI Eni Nuraeni, Dessi Firizki, Larasati Andayani dan Rizal Nurjaman.

Dari pemantauan yang dilakukan terlihat prosesnya berjalan dengan lancar, namun terlihat dibeberapa sesi selalu ada peserta yang datang telat. “di sesi pertama dan kedua terlihat peserta yang harus lari-lari agar dapat mengikuti SKD, dan terlihat kesigapan panitia yang coba membantu panitia agar dapat mengkuti prosesnya” Ujar Eni.

Sementara itu, panitia pelaksana BKPSDM Kota Serang Bapak Riadi menyampaikan bahwa saat ini pelaksanaan seleksi CPNS sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan sampai saat pemantauan yang dilakukan oleh Ombudsman berlangsung tidak ada kendala yang berati selain peserta yang telat hadir dan salah membawa berkas.

“Alhamdulillah hingga saat ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, namun memang ada peserta yang telat dan salah bawa berkas, namun sebisa mungkin panitia membantu peserta agar bisa mengikuti SKD ini, jadi prinsipnya jika ada yang telat selama peserta masih bisa mendapatkan Pasword, maka peserta masih bisa mengikuti SKD” Ujarnya

Pada proses pengadaan CPNS 2019 ini diketahui bahwa terdapat sebanyak 154.029 formasi, yang terdiri atas instansi pusat sebanyak 37.584 formasi dan instansi daerah sebanyak 116.445 formasi. untuk Pemerintah Kota Serang peserta seleksi CPNS ini memperebutkan 215 formasi yang dibutuhkan.

Pelaksanaan SKD di Pemerintah Kota Serang dilaksanakan selama 3 hari yaitu Kamis 13 Februari hingga Sabtu 15 Februari 2020. Setiap harinnya terdapat 5 sesi (kecuali hari jumat 4 sesi) dengan jumlah peserta persesinya 230, begitu besarnya minat masyarakat Serang untuk mengikuti perekrutan CPNS ini dengan harapan begitu tinggi untuk menjadi seorang PNS.

Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 23 tahun 2019 menyebutkan bahwa peserta yang lolos passing grade tes SKD, belum tentu bisa mengikuti tes tahap selanjutnya.

Selain itu, dari hasil pemantauan juga terlihat kesiapan dari panitia yang juga menyiapkan ruang khusus pemantauan yang berisi monitor yang memantau ruang lokasi CAT SKD bagi siapa saja yang ingin melihat situasi di dalam dan juga monitor untuk menginformasikan hasil dari peserta yang sedang melaksanakan SKD. Computer yang disediakan juga cukup banyak yaitu berjumlah 230 Unit, dan 20 komputer cadangan untuk antisipasi jiga terjadi masalah, dan 2 server.

Untuk memastikan berjalan dengan baiknya proses perekrutan ini, Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemantauan dan pengawasan dalam setiap prosesnya secara nasional. Di Provinsi Banten sendiri, Ombudsman RI Perwakilan Banten, selain menerima laporan dari masyarakat juga ikut turun memantau ke lokasi tempat pelaksanan rekrutmen diadakan.

Dari pemantauan yang dilakukan, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten mencatat beberapa hal yang penting yaitu yang pertama adalah responsibiltas dari panitia khususnya lebih di optimalkannya lagi bidang informasi dan pengaduan khusus Rekrutmen CPNS ini agar masyarakat yang merasa kesulitan dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Kemudian yang kedua yaitu kesiapan dari Peserta itu sendiri agar lebih memperhatikan arahan termasuk ketepatan waktu dan persyaratan yang telah ditentukan, dan yang ketiga tentu saja bagi masyarakat yang mengalami kendala dan dalam proses perekrutan CPNS ini dan sudah mengadukan kepada pihak terkait namun tidak mendapat tanggapan atau pun penyelesaian tentu dapat mengadukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...