Oknum PNS Banten Diduga Salahkan Wewenang Proses Kenaikan Pangkat

Serang, ( 13/12/2018 )- SatuBanten.Com- Diduga ada pungli oleh salah satu Oknum Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten, pungutan liar ini dilakukan kepada 103 PNS guru tingkat SMA dan SMK.

Hal ini berawal dari keluarnya surat edaran dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, nomor 800/3792-BKD/2018, perihal kenaikan pangkat.

Lalu dikumpulkan seluruh Kepala Sekolah SMA sederajat oleh Dindik Banten kantor cabang dinas di Kabupaten Pandeglang, untuk dirapatkan.

“Akhirnya dirapatkan, kumpul satu ruangan. Yang mau naik pangkat diminta Rp 650 ribu. Katanya uang digunakan untuk membayar tim penilai,” kata AS, salah satu guru SMA sederajat di Kabupaten Pandeglang, Rabu (12/12/2018).

Pengumpulan uang sebesar Rp 650 ribu itu, disebar oleh kepala sekolah di grup WhatsApp sekolah, berdasarkan perintah dari oknum penguji dari Dindik Banten, dan dari salah satu sekolah itu, setidaknya ada 20 orang yang mengajukan kenaikan pangkat, mulai dari golongan III C ke III D dan III D ke IV A.

“Koordinator pengujinya Mr W, dia pengawas SMA provinsi. Dia yang jadi koordinatornya itu yang mengumpulkan katanya,” Ujar AS.

Hal sama juga terjadi di sekolah lainnya, guru IK mengatakan, enam rekannya dimintai uang sebesar Rp 600 ribu per orang, untuk kenaikan pangkat, “mereka membayar, tidak mempermasalahkan uang tersebut, itu untuk naik pangkat. Dikasih kwitansinya juga,” pungkas IK.

Inspektorat Provinsi Banten mengatakan ada oknum dari Dindik Provinsi Banten, bernama Mr. W, yang memungut uang dengan janji akan diberikan kenaikan pangkat. Total uang yang disita dari Mr. W, berjumlah Rp 34 juta.

“Oknum pengawas di KCD Pandeglang,” kata Kusmayadi, Kepala Inspektorat Banten, Rabu (12/12/2018).

Dari 103 guru yang akan membayar untuk kenaikan pangkat, baru 51 orang yang menyerahkan uangnya ke Wahya.

Mr. W saat ini terancam diberhentikan sebagai PNS Akibat perbuatannya, bahkan hingga pidana penjara, sesuai peraturan yang berlaku. “Ancamannya nanti hukuman berat, ringan atau sedang. Belum non aktif sebagai PNS,” tutup Kusmayadi. (SBS/Ulma)

You might also like
Comments
Loading...