OJK : Waspadai Investasi Financial Technology (Fintech) Ilegal

Serang (11/12/2018) Satubanten News – Kemajuan teknologi membuat transaksi investasi dan peminjaman modal begitu mudah dilakukan oleh masyarakat. Namun, harus tetap diwaspadai tentang banyaknya Investasi dan Financial Technology (Fintech) yang tidak resmi atau Ilegal.

Hal ini disampaikan oleh Perwakilan Direktorat pengaturan perijinan dan pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bintang Prabowo dalam acara “Sharing Informasi Terkini kepada Tim Satgas Waspada Investasi (SWI) dan Insan Media / Wartawan Di Banten” yang di Selenggarakan oleh OJK Regional I DKI Jakarta dan Banten di Hotel Le Dian, Serang, Selasa (11/12).

“Kami menerima laporan sebanyak 404 Fintech ilegal sepanjang tahun 2018, dan kini telah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi (SWI),” ujarnya.

Dia juga menyebutkan, Fintech di Banten berkembang sangat besar. Ada 16,895 lender ( penyalur dana / pemberi modal), peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Sementara untuk Borrower (penerima pinjaman) sebanyak 268.704 Borrower dengan 897.000 transaksi.

Dengan data tersebut, maka pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat secara meluas untuk meminimalisir adanya Fintech yang bermasalah.

Namun kini, masyarakat tidak perlu khawatir melakukan transaksi Fintech. “Karena semua konsumen sudah dilindungi oleh UU. Namun, sebelum melakukan transaksi Fintech, ada baiknya mengenali dulu ciri-ciri Fintech yang legal dan ilegal,” katanya.

Dikatakannya, Fintech legal tentunya, terdaftar resmi di OJK dan bisa diliat langsung melalui situs resmi OJK. Sementara yang ilegal, setidaknya ada lima ciri-cirinya. Pertama, kantornya tidak jelas atau virtual, biasanya ada terdapat diluar negeri. Kedua, persyaratan peminjaman yang terlalu mudah, misalnya dengan 1-2 menit pencairan. Ketiga, mengambil seluruh kontak dan galery. Keempat, bunga pinjaman yang sangat tinggi dan yang kelima adalah cara penagihan yang tidak manusiawi, seperti dengan kata-kata kasar.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Marthen Selamet Susanto, mengatakan, ada 1.330 pengaduan kasus ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait dengan Fintech yang bermasalah. (SBS02)

You might also like
Comments
Loading...