Nekat Mudik Bisa Dipenjara dan Kena Denda 100 Juta, Bagi ASN Siap-Siap Kena Tambahan Sanksi Disiplin

Oleh:
Sri Murhariyadi, S.Sos., M.Si
(ASN di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI)

Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan Virus Corona di Indonesia sampai saat ini menimbulkan korban yang terus bertambah jumlahnya.  Kebijakan pemerintah pun kian menjadi sorotan karena dari situlah harapan masyarakat agar penyebaran virus ini dapat segera dihentikan. Salah satu kebijakan tersebut adalah pembatasan mobilitas masyarakat.

Saat ini pemerintah belum melarang penerbangan internasional baik bagi masyarakat yang datang ataupun pergi ke luar negeri termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan masuk ke Indonesia. Hal ini yang menyebabkan kegelisahan disebagian masyarakat. Akhir-akhir ini masyarakat mengetahui berita rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China yang akan datang ke Sulawesi Tenggara. Penolakan pun disuarakan oleh beberapa kelompok masyarakat setempat, termasuk Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara.

Selain itu, berbagai lapisan masyarakat pun juga menyuarakan hal yang sama, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia.

Kebijakan tersebut berbeda dengan pelarangan mudik yang telah diberlakukan bagi masyarakat. Saat ini masyarakat dilarang untuk mudik ke kampung halamannya per 7 Mei 2020 menyusul terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Adapun sanksi bagi masyarakat yang melanggar larangan tersebut adalah sanksi denda hingga Rp. 100 juta dan disuruh kembali ke tempat asal perjalanannya.
Sanksi ini mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 93 disebutkan bahwa sanksi yang terberat adalah denda Rp. 100 juta dan hukuman kurungan 1 tahun penjara.

Sebenarnya pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan juga pemberlakuan sanksi kepada pemudik yang nekat sejak tanggal 24 April hingga 6 Mei 2020, tetapi sanksi tersebut hanya sebatas teguran lisan dan bersifat persuasif.

Aturan pelarangan mudik ini tentu saja berlaku juga untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan istimewanya, ASN yang nekat mudik juga akan dikenakan sanksi disiplin. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan kepegawaian Negara (BKN) Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran ini merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan ASN setelah sebelumnya telah diterbitkan beberapan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, antara lain: Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomolr 46 tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menpan RB tersebut, disampaikan bahwa dalam hal pemantauan atau pengawasan aktivitas Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan pemantauan atau pengawasan secara ketat terhadap ASN di lingkungannya masing-masing khususnya yang terkait dengan pergerakan atau kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi ASN pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selain itu, Pejabat Pembina Kepegawaian agar terus mendorong peran serta ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 baik di lingkungan kerja, tempat tinggal, maupun masyarakat, serta Pejabat Pembina Kepegawaian juga menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN yang tetap melakukkan aktivitas bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik. Adapun mekanisme pemantauan atau pengawasan diatur sesuai kebutuhan oleh masing-masing instansi.

Untuk kategori pelanggaran dan penjatuhan hukuman disiplin berupa kegiatan bepergian dan/atau kegiatan mudik bagi ASN dikategorikan menjadi 3, yaitu:
Kategori I, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret  2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke luar Daerah dan/atau kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kategori II, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kategori III, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Dalam hal pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipill Negara pada saat telah disampaikannya imbauan agar tidak melakukan kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020, maka dinilai membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.

Sedangkan pelanggaran disiplin yang dilakukan Aparatur Sipil Negara yang pada saat telah ditetapkannya larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020, maka dinilai membawa dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Untuk tata cara penjatuhan hukuman disiplinnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah wajib melakukan entry data hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ke dalam aplikasi SAPK pada alamat web https://sapk.bkn.go.id.

Adapun Surat Edaran Kepala BKN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kendati ASN dilarang mudik, tetapi ada beberapa pengecualian. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2020, ASN masih diperbolehkan cuti, yaitu: bagi ASN yang sedang hamil dan akan melahirkan, cuti sakit dengan ketentuan jika keadaan sakitnya parah serta cuti alasan penting. Untuk cuti alasan penting ini hanya terbatas pada keluarga inti, yaitu: bapak, ibu, saudara kandung, anak atau menantu yang sakit keras atau meninggal dunia. (*)

*) Opini ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Satubanten.com

You might also like
Comments
Loading...