Negeri Ratusan Hoaks

Oleh:

Bima Guntara, S.H., M.H

Dosen Universitas Pamulang

 

Akhir-akhir ini arus hoaks kian deras membanjiri masyarakat di dunia maya khususnya di Indonesia. Bulan lalu Kementerian Kominfo menemukan 771 konten hoaks pada periode Agustus 2018 – Februari 2019. 4 isu besar hoaks yang beredar di masyarakat antara lain, 181 isu politik, 126 isu kesehatan, 119 isu pemerintahan, 110 fitnah terhadap individu, dan sisanya isu kejahatan, agama, internasional, penipuan, dll.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hoaks mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Oxford English Dictionary, hoax didefinisikan sebagi ‘malicious deception’ atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Hoaks merupakan serangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun “dijual” sebagai kebenaran dengan tujuan tertentu.

Hoax atau fake news bukan sesuatu yang baru, dan sudah banyak beredar sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439. Sebelum adanya internet, hoaks bahkan lebih berbahaya dari sekarang karena sulit diverifikasi. Namun dalam beberapa dekade terakhir ini, hoaks mengambil peran utama dalam panggung diskusi publik Indonesia. Hoaks banyak tersebar di media massa melalui narasi, gambar atau foto, video, meme, dll.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hoaks terus beredar di masyarakat antara lain: Pertama, jurnalisme yang tidak melakukan verifikasi chek dan recheck dalam menyiarkan informasi kepada masyarakat. Kedua, tuntutan ekonomi yang memaksa seseorang untuk memproduksi informasi bohong agar mendapatkan upah dari si pembeli jasa. Ketiga, kemunculan internet yang saat ini menjadi sarana ampuh dalam penyebaran hoaks. Keempat, pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang tidak menggunakan akal dan nalar yang sehat sehingga dengan mudahnya percaya terhadap infomasi yang beredar di masyarakat.

Hoaks diproduksi oleh orang-orang yang tidak bermoral dan beritikad buruk terhadap sesama dengan beragam kepentingan di dalamnya serta bersifat mengaburkan atau memanipulasi fakta dengan tujuan tertentu sehingga semua orang berpotensi sebagai pembuat hoaks. Apalagi di era globalisasi ini penyebarannya semakin cepat dan masif dengan menggunakan teknologi informasi yang dewasa ini masyarakat kita tidak terlepas dari pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hoaks awalnya lahir di dunia produk yang kemudian bermigrasi ke kejadian kriminal, dan kemudian masuk dunia politik. Dalam tahun politik ini, isu hoaks mengenai isu politik menduduki peringkat teratas. Informasi hoaks tentang politik diterima hampir setiap hari dan diproduksi secara sistematis dan terorganisasi dengan tujuan mendelegitimasi proses dan hasil pemilu. Isu hoaks politik ini bukan hanya menyerang kepada sosok pribadi melainkan lebih spesifik kepada program kerja capres dan cawapres dengan cara memanipulasi visi, misi, dan program kerja para pasangan.

Informasi hoaks dapat menjadi racun masyarakat dan berpotensi menciptakan disintegrasi dan memecah belah bangsa. Hoaks juga berbahaya karena dapat menyebabkan munculnya antipati masyarakat ke politik, sehingga orang menjadi malas terlibat aktifitas politik.

Oleh karena itu, dalam menangkal hoaks ini pun harus melibatkan segenap elemen masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah telah berupaya membuat pagar hukum dengan adanya UU No.19/2016 perubahan atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 28 (1) UU ITE tersebut menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, maka dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal 1 (satu) miliar rupiah. Selain itu Pemerintah juga telah membentuk sebuah lembaga yang bernama BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Lembaga ini bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Hal ini dilakukan agar informasi hoaks tidak semakin menjalar kedalam kehidupan masyarakat. Apalagi tahun 2019 ini, jangan sampai tahun politik ini terpapar kebohongan.

Disamping itu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengidentifikasi keaslian sebuah informasi antara lain: Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Kedua, cermati alamat situs. Ketiga, periksa apakah informasi tersebut fakta dan dari sumber terpercaya.

Selain itu masyarakat juga dapat menggunakan Triple Filter Socrates yang terdiri atas Truth (benar) apakah yakin kalau informasi tersebut adalah kebenaran?, Good (baik) apakah yakin kalau informasi tersebut sesuatu yang baik?, dan Usefulness (berguna) apakah yakin kalau informasi tersebut berguna?.

Hal tersebut dapat diterapkan sebagai langkah untuk menyaring informasi sehingga masyarakat tidak termakan informasi hoaks dan diharapkan dapat menangkal atau meredam penyebaran hoaks.

Mudah-mudahan kedepan bangsa ini semakin dewasa dan bijak dalam menyebarkan dan menerima segala informasi di masyarakat, agar sebutan “negeri ratusan hoaks” tidak benar adanya. ***

You might also like
Comments
Loading...