Nasib Sekolah Swasata di Masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB ) 2021

Oleh:

Muhyidin, S.Pd.Gr

Pengurus ICMI Kota Serang

OPINI – Keikutsertaan dan kesadaran masyarakat untuk memikul tanggung jawab pendidikan bukan sekadar harapan tetapi merupakan suatu tuntutan mendesak yang harus diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan nyata di lapangan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam pendidikan, baik dalam lingkup kecil maupun dalam skala yang lebih luas.

Partisipasi masyarakat sebagai bagian yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional memang sudah cukup jelas sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 15 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, yang berlaku pula dalam hal biaya, maka hal yang perlu mendapat perhatian kaitannya dengan pelibatan (partisipasi) masyarakat agar sesuai dengan harapan demi terwujudnya kualitas pendidikan yang tinggi adalah membangun suatu strategi yang dapat digunakan untuk menumbuhkembangkan partisipsi masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Keinginan masyarakat masih cenderung tinggi ‘memaksakan’ anak-anaknya untuk masuk kedalam sekolah negeri. Padahal, kalau dilihat dari kuota PPDB 2021 tentu saja tidak mencukupi. Tentunya setiap orangtua ingin pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Pada era modern seperti sekarang ini banyak orang tua millennial yang mempertimbangkan sekolah swasta bagi anak-anak mereka. Partisipasi Sekolah Swasta dalam upaya membantu pemerintah mewujudkan amanat undang undang dasar 1945 yaitu mencerdaskan Kehidupan bangsa, sangat di perlukan sekali karena tidak semua siswa dapat tertampung di sekolah negeri.

Berdasarkan data dari web pemerintah provinsi Banten : https://dindikbud.bantenprov.go.id/index.php/dapo/sebaran-sekolah.html.

Untuk tingkat SMA, sekolah negeri ada 152 sedangkan Sekolah Swasta ada 415. Lalu untuk tingkat SMK, Sekolah Negeri ada 80 dan Sekolah Swasta ada 657. Disini kita bisa melihat sekolah swasta sangat banyak sekali di Provinsi Banten ini untuk tingkat SMA dan SMK.
Dimasa Penerimaan Peserta Didik Baru Ini, banyak Siswa Berlomba lomba untuk mendaftar ke sekolah negeri karena sekolah itu gratis dan banyak fasilitas sarana Prasarana yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh siswa dibandingkan di sekolah swasta, walaupun ada juga beberapa sekolah swasta yang banyak dengan fasilitas yang mumpuni.

Dari data yang diambil dari web PPDB Provinsi Banten untuk pendaftar sampai batas penutupan hari terakhir ada 211.243 siswa yang memperebutkan 77.154 kursi yang tersedia di Sekolah negeri. Ada sekitar 134.089 siswa yang diperebutkan oleh sekolah Swasta.
Sekolah swasta harus berlomba lomba memnculkan keunggulan tiap sekolahnya agar diminati oleh para siswa yang tidak diterima oleh sekolah negeri. Genderang perang antar sekolah swasta pun dimulai dengan menampilkan keunggulan dan kekurangan. Sekolah swasta memang lebih beruntung karena mempunyai kesempatan lebih awal melakukan seleksi calon siswa baru.

Tujuannya jelas, mereka dapat merekut siswa berprestasi di jenjang sebelumnya sehingga dapat mempertahankan predikat sebagai sekolah favorit sekaligus mencari sumber pemasukan dana guna mendukung kelangsungan sekolah. Celakanya, persaingan itu menjurus kepada hal-hal yang kurang sehat seperti mendiskreditkan sekolah swasta lain. Isu agama menjadi jurus paling empuk untuk menyudutkan sekolah swasta lain.
Berbagai jurus pun mereka gunakan untuk mendapatkan calon siswa unggulan. Ada jalur lomba yakni siswa/I pintar dari jenjang sebelumnya diundang untuk mengikuti lomba yang diadakan oleh sekolah. Mereka diadu dengan soal-soal yang disediakan oleh sekolah. Biasanya mempergunakan event dies natalis atau ulang tahun sekolah. Peserta lomba yang nilainya bagus langsung diterima. Ada pula jalur prestasi. Anak-anak jenjang sekolah sebelumnya diseleksi berdasarkan nilai rata-rata raport kelas dua atau tiga tahun terakhir. Mereka yang memenuhi kriteria akan diterima.
Ada pula jalur test yang mempersyaratkan nilai tertentu untuk dapat diterima. Dengan aneka seleksi itu tidak mengherankan meski belum ujian akhir dan siswa belum dinyatakan lulus sudah banyak yang mendapat sekolah lanjutan. Tentu ini sangat menolong karena ketika anak-anak lain masih bingung mencari sekolah, mereka yang diterima di sekolah swasta tinggal masuk dan belajar.

Aneka seleksi yang dilakukan sekolah swasta sering dikritik hanya formalitas belaka untuk mendapatkan siswa pintar dan berkantong tebal. Karena sudah diterima, para calon siswa baru juga diberitahu besaran uang gedung dan SPP yang harus dibayarkan. Terhadap sikap sekolah swasta semacam ini orang tua dihadapkan pada pilihan yang amat sulit.

Tidak ada yang salah dengan penerimaan calon siswa baru semacam itu. Hampir semua sekolah swasta melakukan cara-cara serupa, Pertama, calon siswa baru berada dalam jebakan. Ketika memutuskan mengikuti seleksi di sekolah swasta mengandaikan calon siswa bersangkutan sudah mantap dengan pilihan untuk bersekolah di tempat itu. Keharusan membayar uang gedung yang tidak dapat ditarik kembali andai berubah pikiran bisa merepotkan di kemudian hari.

Kedua, yang kerap absen dari penarikan sumbangan dari orang tua ialah transparansi penggunaan anggaran. Sekolah swasta menarik puluhan juta dari calon siswa baru namun penggunaan dana-dana itu sering dikelola secara kurang transparan. Sangat jarang sekolah swasta mempublikasikan dana yang diterima secara terbuka untuk diakses oleh publik. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen penyelenggara sekolah swasta agar dana-dana yang diterima dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Namun demikian, ada pula sekolah swasta yang harus lintang pukang mencari siswa. Kasus di Kota Serang, beberapa sekolah swasta harus gulung tikar atau merger dengan sekolah lain agar tetap bisa eksis. Beberapa diantaranya harus bertahan dengan siswa yang minim mencari beragam cara agar sekolah mereka bisa bertahan dan terselamatkan dari penutupan.

Ketimpangan sekolah swasta unggulan dengan sekolah swasta yang kesulitan keuangan serta manajerial menjadi momok tersendiri bagi Banten yang menjadi dilematis sebagai tetangga ibu kota negara. Dampak pandemi yang dirasakan semakin berat membuat pihak sekolah swasta menjerit mengeluhkan sulitnya menutupi kebutuhan operasional sekolah hingga membayar gaji guru-gurunya. terkait kolapsnya sekolah-sekolah swasta, pemerintah harus turun tangan.

Pemerintah Daerah, baik Kabupaten ataupun Provinsi melakukan inventarisir sekolah-sekolah yang diduga mengalami kebangkrutan. Serta membuat terobosan-terobosan agar sekolah-sekolah yang bangkrut dapat kembali eksis dengan beragam stimulus demi keberlangsungan pembelajaran.

Pemerintah daerah sewajarnya memberikan bantuan dengan bantuan operasional sekolah daerah. Semua guru-guru juga harus diperhatikan karena untuk menciptakan siswa yang berkualitas, maka para pengajarnyapun harus disejahterakan. (***)

You might also like
Comments
Loading...