Munaslub Partai Berkarya Tunjuk Muchdi PR jadi Ketua Umum

Jakarta, Satubanten.com – Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Berkarya akhirnya menunjuk Mayor Jenderal (Purn) Muchdi Purwoprandono sebagai ketua umum dan Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal.

“Melalui Munaslub ini, Pak Muchdi PR sebagai ketum Berkarya periode 2020-2025,” ujar Andi lewat konferensi video di Jakarta, Sabtu (11/7).

Selain penunjukan Muchdi dan Andi, Munaslub juga menghasilkan keputusan berupa penggantian nama partai menjadi Partai Beringin Karya (Berkarya), dari semula hanya Berkarya, yang didirikan pada 5 Mei 2016.

Selain itu, disebutkan Andi, Munaslub juga mengubah warna dasar partai, dari semula kuning menjadi putih. Ia menyebut bahwa hasil Munaslub juga telah menetapkan sejumlah program yang akan dijalankan hingga lima tahun ke depan yang selanjutnya akan dibahas dalam Rapat kerja nasional (Rakernas) partai.

“Akan segera ditindaklanjut dalam rakernas beberapa bulan ke depan setelah mendapat pengakuan dari pemerintah, dalam hal ini SK Kemenkumham,” katanya.

Selain itu, Andi menambahkan, keputusan Munaslub akan dilanjutkan dengan pembentukam tim formatur untuk membentuk kepengurusan partai yang akan dibentuk dalam 1×24 jam ke depan.

Pembentukan kepengurusan partai itu nantinya akan menjadi notaris anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sebelum kemudian diserahkan ke Kemenkumham untuk mendapat pengakuan.

Andi mengklaim Munaslub oleh kubunya merupakan tindakan legal. Ia mengatakan bahwa Munaslub telah dihadiri sekitar 220 anggota partai dari 30 provinsi. Jumlah itu kata dia sudah memenuhi kuota forum (kuorum), dan oleh karenanya Munaslub dinyatakan legal sesuai anggaran dasar dan tata tertib partai.

Andi mengatakan bahwa pelaksanaan Munaslub Berkarya, dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas hasil Rapimnas ketiga partai yang diselenggarakan di Solo pada 2018 silam. Ia mengkritik kepemimpinan partai yang selama ini menurut dia autokrasi dan feodal.

Situasi dan kondisi itu kata dia telah menyalahi sifat atau amanat partai seperti yang diatur dalam UU Nomor 2/2011 tentang Partai Politik. Berdasarkan UU itu menurutnya, parpol semestinya harus dikelola secara demokratis. (RLS/SBS)

You might also like
Comments
Loading...