MILENIAL GOLPUT ??

Oleh : Bima Guntara, S.H., M.H (Dosen Universitas Pamulang)

Akhir-akhir ini istilah generasi milenial memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dan diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya.

 

Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi ini terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 – 1990, atau pada awal 2000, dan seterusnya.

 

Generasi ini belakangan banyak diperbincangkan, mulai dari aspek pendidikan, moral & budaya, etika kerja, ketahanan mental, penggunaan teknologi, dan bahkan sampai kepada aspek politik, yang kita ketahui bersama bahwa tahun ini adanya pesta demokrasi 5 tahunan para calon legislatif dan eksekutif.

 

Generasi milenial dapat dikatakan menjadi faktor penentu para calon legislatif dan eksekutif dalam meraup suara sebanyak-banyaknya, karena ternyata sekitar 57% pemilih dalam pemilu tahun ini ialah mereka yang disebut generasi milenial.

 

Lalu pertanyaannya adalah bagaimana generasi milenial menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tahun ini?

 

Beberapa waktu lalu ada sekumpulan mahasiswa yang mendeklarasikan “milenial golput”. Hal ini sendiri dilatarbelakangi karena mereka belum melihat visi misi para pemimpin bangsa ini, atau apa yang akan mereka lakukan ketika mereka duduk sebagai penguasa.

 

Golput atau golongan putih merupakan istilah politik di Indonesia yang berawal dari gerakan moral para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan pemilu 1971 yang merupakan pemilu pertama di era orde baru. Gerakan ini menganjurkan untuk tidak memberikan suaranya dengan tidak datang ke TPS atau menganjurkan untuk mencoblos bagian putih di surat suara di luar gambar partai politik bagi yang datang ke TPS.

Situasi dan kondisi pada saat itu di era orde baru dimana awal istilah golput diperkenalkan tentu berbeda dengan situasi dan kondisi saat ini, tapi faktanya pada pemilu tahun 2014 lalu, angka golput hampir mencapai 30% dari daftar pemilih tetap yang dikeluarkan KPU.

Mengapa demikian, hal inilah seharusnya menjadi sinyal bagi para elit politik pemangku kepentingan, bahwa adanya sistem demokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sikap golput bukanlah penyebab melainkan dampak dari tidak adanya demokrasi yang disertai dengan public ethics dari para elit partai. Golput merupakan bentuk ekspresi politik dan merupakan hak warga negara.

Pemilu merupakan kompetisi politik agar ada sirkulasi elit, oleh karena itu tingkat golput yang semakin tinggi menunjukkan bahwa value dari pemilu tersebut rendah dan seharusnya menyadarkan elit partai bahwa semakin lunturnya public trust kepada para wakil rakyat. Mereka menilai bahwa pemilu hanya sekedar menjadi forum meraih kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan tertentu serta mengabaikan rakyat pasca pemilu.

Selain itu mereka juga melihat tidak hanya kepada aktor poltiknya saja, misalnya para mantan terpidana korupsi yang dilegalkan menjadi salah satu calon wakil rakyat, tetapi lebih juga kepada sistem politik yang seharusnya menjamin prinsip-prinsip demokrasi, persamaan hukum, ekonomi, sosial dan budaya, yang saat ini rakyat menilai itu semua belum dapat diwujudkan. Sehingga mereka memutuskan untuk golput, mengharapkan akan ada perbaikan sistem politik dan pemerintahan dimasa mendatang.

Sikap golput atau mendeklarasikan dirinya golput dan sekedar menggerakkan orang untuk golput tidak termasuk dalam bentuk pidana pemilu, sebab UU No. 7/2017 tentang Pemilu tidak melarang seseorang menjadi golput, meski sering dikaitkan dengan Pasal 515 dalam UU tersebut. Pasal ini menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00. Maka dari rumusan Pasal 515 tersebut harus terpenuhi unsur-unsur “menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau materi”, maka tanpa terpenuhi unsur-unsur tersebut tidak dapat dipidana.

Golput dapat saja menggerus proses pendewasaan demokrasi di Indonesia dan bukanlah solusi yang tepat dalam memperbaiki kondisi kehidupan bangsa, tetapi golput sesuatu yang layak dilakukan oleh orang yang menganggap aspirasi politiknya tidak terwadahi. Menyalahkan golput adalah sebuah tindakan yang tidak bijak dan sebuah kenaifan.

Ibarat “ketika anda menyiapkan sarapan pagi yang tidak enak, tidak sehat, bahkan sudah basi, maka jangan heran bila tidak ada yang memakannya”, begitupun golput.

You might also like
Comments
Loading...