Meski Tanggal Merah, Anggota DPRD Tetap Sidak Krisis Center Covid

Serang (25/03/2020) SatuBanten.com – Mengetahui kesiapan tanggap dan mencegah mewabahnya virus corona, Komisi II DPRD Kota Serang melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke Dinas Kesehatan Kota Serang. Rabu (25/03).

Komisi II yang dihadiri oleh Agis Nur Aulia Fraksi PKS, Rizki Kurniawan fraksi Gerindra, dan Ari Winanto fraksi PAN yang didampingi oleh kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang Muhamad Ikbal beserta jajarannya.

Melalui sidak ini Komisi II bersama Dinkes Kota Serang dalam hal krisis center Covid 19 menyepakati langkah Preventif Covid-19 seperti yang pertama itu sosialisasi pola hidup sehat secara masif dan struktur melalui kader2 kesehatan yg ada di kota serang. (Cuci tangan, etika batuk, masker untuk org yg sakit dll). Terutama masyarakat rentan dan garda depan. Seluruh kader kesehatan dikerahkan.

“Menerapkan social Distancing. Diseluruh pelayan kesehatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. Selanjutnya yaitu melakukan pergeseran anggaran, untuk membelikan fasilitas kesehatan untuk APD, Masker, dll. Serta memastikan setiap pelayanan kesehatan, Rumah Sakit, dan lainnya memiliki APD,” ujar Agis saat diwawancarai wartawan.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa pihaknya bersama Dinkes akan melakukan pergeseran anggaran dan siap menggunakan dana BTT untuk persiapan bangun ruang isolasi sebagai antisipasi. Untuk masyarakat juga akan ada optimasi Call Center di krisis center Covid 19. untuk informasi data persebaran dan info-info terkait data informasi Covid 19 terpusat.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Serang Muhamad Ikbal dalam rangka kunjungan anggota dewan. Pihaknya menghadirkan tim gerak cepat penanganan Covid-19 tingkat kota, selain itu kita juga hadirkan UPT Puskesmas.

Berdasarkan diskusi yang dibangun secara bersama-sama dengan komisi II dengan Dinkes, Ikbal mengakui bahwa pelayanan Covid-19 ini muncul masalah kekurangan sarana prasarana pelayanan kesehatan seperti alat pelindung diri, masker cairan Disinfektan, dan Sanitizer.

“Jadi kita sama-sama mendorong supaya anggaran yang sudah kita rencanakan dan sudah diusulkan kita segera cair sehingga dapat dengan cepat kita sebar terutama di rumah sakit dan puskesmas. Hanya permasalahan yang mungkin terjadi itu uang ada tapi barangnya susah dicari,” jelasnya.

Untuk saat ini kasus Orang Dalam Pantauan (ODP) sebanyam 35 dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada sekitar 5 yang tersebar di hampir semua kecamatan. Akan tetapi pemantauan dilakukan oleh pihak puskesmas. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...