Menuju Bagi-Bagi Kursi Menteri

Oleh:
Bima Guntara, S.H., M.H
Dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang

Beberapa waktu lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah mengumumkan bahwasannya pasangan nomor urut satu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2019-2024 mengalahkan pesaingnya pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto dan Sandiaga S.Uno berdasarkan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kontestasi telah usai, namun meninggalkan beberapa coretan-coretan sejarah sepanjang proses pelaksanaan pemilu 2019 yang berdampak pada kehidupan di masyarakat.

Presiden Jokowi serta wakilnya harus mampu menangkap tren elektoral dan berdiri paling depan memastikan prilaku intoleran dengan dalih apapun tak punya tempat lagi di bumi pertiwi ini.

Nilai pluralisme yang ada di bangsa ini akan kesadaran bahwa Indonesia bukan milik satu golongan serta sadar bahwa negara ini ada dan merdeka bukan atas jasa satu suku, satu ras, maupun satu agama harus terus terpelihara dengan baik ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Selain itu kesan maraknya nuansa politik identitas yang begitu kental dalam ajang kompetisi politik tahun ini harus segera dihilangkan. Hal ini penting dilakukan agar disintegrasi bangsa tidak terus kian terjadi pada bangsa ini.

Dalam teori kepemimpinan “Traits Theory”, kehadiran seorang pemimpin dalam masyarakat dilahirkan atau tidak dilahirkan (lead is born or not born, Steve Wolinski, 2010). Dalam teori ini dikatakan keberhasilan dan kualitas pemimpin ditentukan oleh kepribadian (personality) dan kemampuannya (ability). Oleh sebab itu Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin yang dilahirkan dari proses kompetisi politik maka sudah seharusnya memiliki kepribadian role model bagi rakyatnya serta mempunyai kemampuan dalam mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Ordway Tead (1931) dalam bukunya “The Art of Leadership”, kepemimpinan adalah penggabungan perangai yang membuat seseorang mungkin dapat mendorong beberapa pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Oleh karena itu sudah saatnya Presiden Jokowi mulai menyaring menteri-menteri yang ada saat ini dalam kabinet kerja dan mencari figur-figur baru yang dapat membantu di kabinet pemerintahan selanjutnya.

Hal utama yang harus dilakukan Presiden Jokowi adalah memastikan bahwa figur yang terpilih adalah sosok yang bersih dari korupsi, mampu mengeksekusi program, mempunyai keahlian manajerial, dan tentunya sosok yang cerdas.

Kepala negara memiliki hak khusus atau hak istimewa yang tidak dimiliki oleh fungsi jabatan kenegaraan lain yakni hak prerogatif, yaitu hak kepala negara untuk mengeluarkan keputusan atas nama negara, bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap atau dapat dikatakan ialah hak tertinggi yang tersedia dan disediakan oleh konstitusi bagi kepala negara. Salah satu hak prerogatif kepala negara terlihat dalam UUD 1945 Pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

Salah satu Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Ahmad Syafi’i mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membentuk zaken kabinet.

Zaken kabinet merupakan susunan para menteri-menteri pembantu presiden yang diisi oleh para teknokrat atau kaum profesional dalam bidangnya masing-masing agar betul-betul dapat merumuskan persoalan bangsa tanpa campur tangan kepentingan dan bukan merupakan representasi dari suatu partai politik tertentu.

Zaken kabinet sejatinya pernah diterapkan di Indonesia yaitu Pada Kabinet Natsir (1950-1951). Kabinet Wilopo (1952-1953), dan Kabinet Djuanda (1950-1959).

Tujuan dan fungsi dibentuknya zaken kabinet adalah untuk menghindari terjadinya malfungsi kabinet, menghindari terjadinya praktek korupsi di kabinet, dan memaksimalkan kinerja dari para menteri anggota kabinet.

Akan tetapi realita memperlihatkan kepada kita bahwasannya ada faktor kepentingan didalamnya dalam hal pembagian kursi menteri. Praktik bagi-bagi kursi di Indonesia sulit dihindari dan terus terjadi hingga saat ini.

Partai-partai pengusung yang berhasil memenangkan presiden dalam pemilu dapat dipastikan akan meminta jatah kursi di kabinet dan sayangnya hal itu dimanfaatkan oleh oknum menteri yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk duit haram sebanyak-banyaknya. Disisi lain tidak dapat dipungkiri dengan masuknya wakil partai ke dalam kabinet dapat membuat pemerintahan lebih stabil karena akan terjalin komunikasi politik yang baik antara pemerintah dan parlemen, namun partai politik pun harus selektif dalam menyodorkan calon menteri yang cakap dan berintegritas untuk masuk dalam kabinet pemerintahan.

UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, memberikan keleluasaan bagi presiden dalam memilih menteri-menterinya, sehingga presiden dapat menentukan pola seleksi sendiri dalam memilih menteri-menterinya, seperti yang telah dilakukan Presiden Jokowi saat menyusun kabinet pada 2014 lalu. Beliau melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses awal penyaringan calon menteri.

Pola seperti itu patut dipertahankan demi mendapatkan calon menteri yang bersih, hanya saja proses tersebut jangan hanya sekedar basa-basi dan formalitas saja, melainkan benar-benar memperhatikan rekomendasi kedua lembaga itu. Selain itu Presiden juga dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam memilih figur seorang menteri yang diinginkannya sebut saja dengan menggunakan sistem polling, hal ini agar dapat menjadi pertimbangan presiden untuk memilih menteri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu dengan kekuasaan yang dimilikinya maka seharusnya Presiden Jokowi tidak di dikte oleh partai politik pengusungnya dan dapat memilih menteri yang full power untuk merealisasikan keinginannya, bukan menteri yang malah menjadi benalu dalam kabinetnya. ***

You might also like
Comments
Loading...