Menakar Dampak Finansial Pelaksanaan Pemilu Presiden Ulang

Jakarta (15/05/2019), Satubanten.com – Sidang Perdana gugatan Pilpres di tingkat Mahkamah Konstitusi seudah berlangsung. Salah satu poin yang menjadi tuntutan Tim Hukum Paslon 02 Prabowo – Sandi yaitu pemungutan suara ulang.

“Kami memohon MK memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia,” kata Bambang Widjojanto selaku tim Hukum Paslon 02 Prabowo – Sandi.

Beberapa daerah yang diusulkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang yakni untuk di Pulau Jawa antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Kemudian di Pulau Sumatra antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung.

Sisanya yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah. Total seluruhnya ada 12 daerah yang diusulkan dilakukan pemungutan suara ulang. Beberapa dari daerah tersebut merupakan lumbung suara bagi paslon Presiden 01 Jokowi – Ma’ruf.

Jika permohonan ini dikabulkan oleh MK maka biaya yang akan dikeluarkan tidak sedikit. Bahkan dapat memberikan dampak yang besar seperti dikemukakan oleh Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah.

“Kalau ini terjadi, dampak negatifnya terhadap ekonomi akan sangat besar,” tuturnya melalui detikFinace, Sabtu (15/06).

BACA JUGA : Prabowo-Sandi Tidak Hadir Dalam Persidangan Sengketa Pemilu di MK

Menurutnya, pemilu ulang akan meberikan citra yang buruk bagi investor. Dampaknya bisa jadi modal banyak yang akan keluar dari Indonesia yang berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah. Hal tersebut belum terhitung biaya yang akan dikeluarkan untuk melangsungkan pemilu ulang tersebut.

Terkait adanya kemungkinan pemungutan suara ulang tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pernah menjelaskan bahwa anggaran KPU sudah diperhitungkan secara total sehingga tidak ada anggaran tambahan.

“Pemilu ulang di sejumlah TPS itu tidak akan banyak dampak perubahannya (pada anggaran). Saya lihat itu masih cukup dari pagu (belanja) KPU,” kata Askolani dalam konferensi Pers APBN KITA, Senin (22/4) lalu.

Total anggaran pelaksanaan Pemilu 2019 yakni sebesar Rp 25,59 triliun. Alokasi tersebut untuk tiga tahun, yaitu Rp 465,71 miliar untuk persiapan awal pelaksanaan pemilu pada 2017.

Sedangkan untuk tahun 2018 sebesar Rp 9,33 triliun. Kemudian untuk tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp 15,79 triliun untuk penyelenggaraan, pengawasan, hingga kegiatan pendukung seperti keamanan pemilu.

Askolani juga menambahkan bahwa jika KPU membutuhkan anggaran tambahan, lembaga tersebut bisa mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Namun hingga saat ini belum ada usulan tambahan anggaran dari KPU.

Sementara itu Komisioner KPU Pusat Ilham Saputra mengatakan bahwa KPU siap melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika direkomendasikan oleh MK. Terkait anggran dan logistik pihaknya juga mengaku sudah bersedia untuk menyiapkan.

“Kita harus siap dan mengantisipasi putusan MK, apapun putusannya. Pasti kita siapkan anggaran dan logistiknya (jika MK merekomendasikan PSU),” pungkasnya. (IBC/SBS032)

You might also like
Comments
Loading...