Masyarakat Dinilai Belum Siap, DPR RI Desak Kemenhub Menunda Kebijakan Bagasi Berbayar

Jakarta (29/1/2019) Satubanten.com – Bagasi berbayar yang sudah diterapkan maskapai penerbangan masih mengundang polemik di masyarakat. Komisi V DPR dalam rapat dengan Kementerian Perhubungan mendesak agar menunda kebijakan bagasi berbayar.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Susiantomo usai melakukan rapat di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1).

“Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional,” ujar Sigit

Tak hanya itu, Komisi V juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengkaji ulang peraturan nomor 185 tahun 2015 pada Pasal 22 khususnya butir c PM 185 tahun 2015 tertulis bahwa maskapai berbiaya hemat dapat mengenakan biaya untuk pengangkutan bagasi tercatat.

Sigit mengungkapkan, Kemenhub harus mengkaji ulang besaran komponen terkait tarif pesawat udara agar tidak memberatkan masyarakat

“Kami meminta mengkaji ulang besaran komponen terkait tarif pesawat udara dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, guna memformulasikan ulang besaran komponen tarif batas atas dan tarif batas bawah, antara lain terkait harga avtur, pajak, serta bea masuk suku cadang,” tegasnya

Sementara itu, Managing Director Lion Air Group, Daniel Putut Kuncoro mengungkapakan penundaan penghapusan bagasi gratis bagi para penumpang rute domestik akan berdampak pada operasional penerbangan.

“Dengan perhitungan yang sudah kami lakukan sejak lama, kemudian ada kebijakan baru. Tentunya nanti akan berdampak (ke) operasional,” ucap Daniel di Gedung DPR RI

Walaupun kurang setuju dengan rencana tersebut, Daniel mengaku perusahaannya siap mengikuti ketetapan pemerintah. (SBS/02)

You might also like
Comments
Loading...