LPP KAMMI Cilegon Kritisi Kinerja KPUD

Cilegon (12/03/2018), Satubanten.com – Tanggal 17 April 2019 indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi dimana pada tanggal tersebut akan memilih lembaga legislatif dan eksekutif Republik Indonesia. Tinggal 1 bulan lagi mendekati pemilihan tetapi masih banyak masyarakat yang belum paham perihal surat suara. Selain itu di Cilegon banyak masyarakat luar kota yang tidak bisa memilih di kota asalnya terutama kalangan pekerja, pelajar dan mahasiswa yang belum mengetahui mekanisme untuk mendapatkan kertas A5 guna menyalurkan suaranya. Sangat disayangkan jika tidak adanya sosialisasi terkait Data Pemilih Tambahan (DPTb). Sedangkan berdasarkan aturan di UU Pemilu yang mengatur batas pengurusan formulir A5 30 hari sebelum hari pemungutan suara jatuh pada tanggal 17 April 2019.

Menyikapi hal ini Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) KAMMI Cilegon mengkritik kinerja dari KPUD Cilegon yang lamban dalam menjalankan kinerjanya. KPU Kota Cilegon juga dinilai tidak masif menyampaikan sosialisasi dan tidak responsif dalam menerima saran dan masukan. Muncul kekhawatiran, masalah tersebut akan mengganggu proses pemilu, terutama dari aspek sosialisasi dan edukasi tentang pemilu yang belum masif, karena inilah poin utama untuk mengajak pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya.

Baca Juga : Pernyataan Sikap KAMMI Bandung : Rezim Jokowi Anti Demokrasi dan Mengkhianati Reformasi

“Terutama pemilih pelajar yang berasal dari luar daerah, hal ini sangat disayangkan karena sampai saat ini KPU Daerah Cilegon belum melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa di Fakultas Teknik Untirta Cilegon yang terdapat banyak mahasiswa perantau, sedangkan hari ini KPU Cilegon melakukan pleno terkait DPTb,” tutur Ediansyah selaku Ketua Lembaga Pemantauan Pemilu (LPP) KAMMI Kota Cilegon.

Sejalan dengan ketua LPP KAMMI Kota Cilegon, Kang Faqih Saepurohman slaku Ketua KAMMI Komsat FT. UNTIRTA yang merupakan bagian dari mahasiswa sendiri menilai masih banyak mahasiswa yang berasal dari luar daerah tidak bisa kembali ke daerahnya karena terkendala jarak. Hal ini memungkinkan akan banyak mahasiswa yang tidak melaksanakan hak memilihnya atau golput, karena tidak terfasilitasi oleh penyelenggara pemilu.

“Saya sik berharap di kampus FT. UNTIRTA diadakan stan penukaran A5 oleh pihak KPU kota Cilegon, bentar lagi kan mau tanggal 17 Maret tuh batas akhir mengurus A5. Kalau didiamkan mahasiswa banyak yang golput dong. Selain membuka stand penukaran A5 bisa juga harapan saya bisa dibukanya TPS di dalam kampus untuk mahasiswa FT UNTIRTA,” pungkasnya

Ediansyah juga menambahkan bahwa seluruh persoalan yang ada  harus menjadi evaluasi bagi seluruh anggota KPU dalam menjalani tanggung jawabnya ke depan. Perlu ada tindakan konkrit yang harus dilakukan KPU agar bisa menekan kecenderungan angka golput yang mungkin terjadi. (IBC/SBS032)

You might also like
Comments
Loading...